Rembang, MEMANGGIL.CO – Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan usaha coffee street yang memanfaatkan trotoar hingga bahu jalan di Kabupaten Rembang mulai ditertibkan.
Satpol PP Rembang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pembinaan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan pengguna jalan.
Penertiban tersebut menyasar beberapa ruas jalan di wilayah Rembang, yakni Jalan Kartini, Jalan Sutomo, dan Jalan HOS Cokroaminoto. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait penggunaan fasilitas umum.
Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Rembang, Karnen, mengungkapkan penertiban dilakukan setelah pihaknya melakukan pemantauan bersama OPD teknis.
Langkah tersebut juga merespons perhatian pemerintah daerah serta laporan masyarakat melalui kanal pengaduan Pemkab Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Karnen, perkembangan usaha PKL dan coffee street yang semakin ramai perlu diimbangi dengan penataan. Sebab, sejumlah pelaku usaha dinilai menggunakan ruang trotoar dan bahu jalan melebihi batas sehingga mengganggu fungsi fasilitas publik.
Ia menegaskan, trotoar dan bahu jalan bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Penggunaan ruang tersebut secara tidak semestinya juga berpotensi menghambat arus lalu lintas.
Meski demikian, Satpol PP memastikan langkah penertiban bukan untuk mematikan usaha masyarakat.
Para pedagang tetap diperbolehkan berjualan sepanjang tidak melanggar aturan dan mengganggu fasilitas umum.
Karnen menyebut, penataan tersebut berpedoman pada Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedagang Kaki Lima.
Pelaku usaha juga harus memperhatikan ketentuan lalu lintas yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
“Penertiban ini bukan berarti kami melarang masyarakat berjualan. Kami hanya meminta para pelaku usaha, baik PKL maupun coffee street, untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak menggunakan trotoar maupun bahu jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta keselamatan pengguna jalan. Kami sudah melakukan sosialisasi, memberikan surat imbauan dan pernyataan, agar para pedagang bisa menyesuaikan tempat usahanya sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat,” jelas Karnen.
Dalam kegiatan itu, petugas mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, pemberian surat imbauan, hingga surat pernyataan kepada para pedagang. Mereka diminta mengatur kembali tempat usahanya agar lebih tertib dan tidak menggunakan area yang dilarang.
Dukungan terhadap penertiban juga disampaikan tokoh masyarakat sekaligus pecinta kopi, Didik Kundiantoro. Ia menilai penggunaan bahu jalan untuk berjualan memang perlu ditertibkan karena jalan merupakan fasilitas bersama.
“Ya memang harus ditertibkan soalnya itu jalan umum, apalagi namanya orang berkendara ya, kita tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kecelakaan. Jualan ya jualan, mungkin bisa di trotoar, meskipun sebenarnya juga tidak boleh, namun masih ada rasa kemanusiaan,” ungkap Didik.
Didik berharap penataan tidak serta-merta menghilangkan kesempatan masyarakat untuk mencari nafkah. Menurutnya, yang terpenting para pedagang tetap bisa menjalankan usaha dengan tidak mengabaikan keselamatan pengguna jalan.
Penertiban ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan kawasan perkotaan Rembang yang lebih tertata. Di sisi lain, aktivitas ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh tanpa mengorbankan fungsi fasilitas publik maupun kenyamanan pengguna jalan.
