Surabaya, MEMANGGIL.CO – Tidak semua kebijakan publik lahir dari ruang rapat yang tertutup. Di Surabaya, langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang membuka ruang partisipasi publik melalui polling sistem pembayaran parkir justru mengundang apresiasi. Salah satunya datang dari DPRD Kota Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Agus Mashuri, melihat langkah tersebut sebagai cermin kepemimpinan yang terbuka sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah kota di mata masyarakat. Baginya, kebijakan yang menyentuh kehidupan warga sehari-hari memang selayaknya dibicarakan bersama rakyat.
Kebijakan publik, kata Agus, idealnya tidak lahir dari keputusan sepihak. Ada proses mendengar, memahami kondisi sosial, dan membaca kebutuhan masyarakat.
Hal ini dianggap relevan diterapkan dalam penentuan sistem pembayaran parkir di Kota Surabaya.
“Karakter sosial warga Surabaya sangat beragam. Digitalisasi memang tidak terelakkan, tetapi tidak boleh dipaksakan. Masih banyak warga yang membutuhkan layanan tunai. Karena itu, membuka polling adalah langkah tepat dan bijaksana,” ujarnya kepada Memanggil.co, Jumat (26/12/2025).
Pelibatan masyarakat secara langsung ini dinilai sebagai bukti keseriusan Pemkot Surabaya dalam menempatkan warga sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima kebijakan.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan semangat gotong royong dan nilai demokrasi yang menjadi pijakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Agus berharap hasil polling benar-benar menjadi rujukan utama dalam penetapan kebijakan parkir ke depan.
Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar penerimaan kuat dan mudah diterima berbagai lapisan masyarakat.
“Ketika kebijakan lahir dari suara warga, potensi polemik di lapangan bisa ditekan. Pelayanan publik pun akan berjalan lebih efektif dan berkeadilan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menegaskan komitmen DPRD Surabaya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
DPRD, kata dia, siap memberikan dukungan selama kebijakan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat dan membawa manfaat nyata.
“Kami di DPRD akan selalu mendukung langkah pemerintah kota sepanjang kebijakan itu berorientasi pada kebutuhan warga Surabaya,” tegasnya.
Sebagai penutup, politisi muda PPP itu mengingatkan pentingnya keseimbangan antara modernisasi layanan publik dan keadilan sosial.
Dengan cara itu, pembangunan Kota Surabaya diharapkan tetap inklusif dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat mana pun
