Blora, MEMANGGIL.CO - Pemerintah Kabupaten Blora kembali bergerak ke tingkat pusat untuk memastikan penanganan dampak bencana di daerah tidak berhenti pada pengajuan administrasi. Wakil Bupati Blora yang juga Plh Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini atau Budhe Rini, mendatangi langsung Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Blora mempercepat komunikasi dengan pemerintah pusat terkait bantuan penanggulangan bencana. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah kejelasan usulan dana bantuan bencana alam yang sebelumnya telah diajukan Kabupaten Blora.
Budhe Rini datang bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora dan Sekretaris BPBD Kabupaten Blora. Rombongan diterima Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Blora tidak hanya menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah, tetapi juga melakukan sinkronisasi mengenai usulan anggaran penanggulangan bencana. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan daerah dapat dipahami secara langsung oleh pemerintah pusat.
"Hari ini kami bersilaturahmi ke BNPB dan diterima langsung oleh Pak Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan. Kami melakukan koordinasi terkait anggaran bencana alam tahun 2025," ujar Budhe Rini.
Dari koordinasi tersebut, Pemkab Blora memperoleh informasi mengenai perkembangan usulan dana bantuan bencana yang sebelumnya telah diajukan. Pemerintah daerah berharap kepastian tersebut dapat menjadi pijakan untuk mempercepat penyelesaian kebutuhan penanganan dampak bencana di Blora.
"InsyaAllah dari kunjungan ini, kami mendapat kabar bahwa dana bantuan bencana alam yang kita ajukan waktu itu akan diselesaikan pada awal tahun 2027," imbuhnya.
Bagi Pemkab Blora, kepastian waktu tersebut menjadi bagian penting dalam proses penanganan pascabencana. Sebab, kebutuhan daerah tidak hanya berkaitan dengan bantuan kebencanaan, tetapi juga pemulihan berbagai fasilitas umum dan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Dalam pertemuan dengan BNPB, Budhe Rini turut membawa persoalan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di wilayah Blora. Pemkab berharap sejumlah kebutuhan rehabilitasi tersebut dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.
"Kami tadi juga berkoordinasi dengan Pak Direktur mengenai kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Harapan kami, perbaikan tersebut bisa dibantu melalui anggaran pemerintah pusat," tutur Budhe Rini.
Menurut dia, komunikasi langsung dengan pemerintah pusat menjadi salah satu cara untuk menyamakan pemahaman mengenai kondisi di lapangan. Pemkab Blora juga berharap koordinasi serupa dapat terus dilakukan sehingga kebutuhan penanganan bencana maupun pemulihan infrastruktur dapat dikawal secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat menyambut baik kunjungan jajaran Pemkab Blora. Ia menilai pertemuan langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memperkuat komunikasi sekaligus memperjelas kondisi yang dihadapi daerah.
"Terima kasih atas kunjungan dari Pemkab Blora. Tentunya kunjungan ini bisa saling memahami kondisi satu sama lain," ungkap Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat.
Menurutnya, komunikasi secara langsung juga memiliki arti penting dalam proses verifikasi usulan yang disampaikan pemerintah daerah. Data dan kondisi yang diajukan dari daerah perlu dipastikan sesuai sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan di tingkat pusat.
Pihak BNPB menegaskan bahwa koordinasi tatap muka diperlukan untuk memastikan setiap data pengajuan dari daerah dapat diverifikasi dengan baik.
Dengan demikian, komunikasi antara Pemkab Blora dan pemerintah pusat diharapkan tidak berhenti pada pengajuan bantuan, tetapi berlanjut hingga proses penanganan dan rehabilitasi dampak bencana.
