Tuban, MEMANGGIL.CO – Perebutan pengaruh politik di Kabupaten Tuban memiliki cerita panjang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar menjadi dua kekuatan politik yang mewarnai perjalanan kepemimpinan daerah ini, dari era Hj. Haeny Relawati Rini Widyastuti, KH Fathul Huda, hingga Aditya Halindra Faridzky atau Mas Lindra.
Setelah memimpin Tuban selama satu dekade melalui KH Fathul Huda, PKB harus merelakan kursi bupati kembali ke Golkar pada Pilkada 2020, dan resmi dilantik pada 20 Juni 2021.
Kemenangan Lindra, yang berlanjut pada Pilkada serentak 2024, memperpanjang kepemimpinan Golkar di Pendapa Krida Manunggal.
Kini, menyongsong Pemilu 2029, PKB mulai menata kembali kekuatan politiknya. Targetnya bukan sekadar menambah kursi DPRD, melainkan juga mempersiapkan kader untuk kembali bersaing memperebutkan kursi Bupati Tuban pada kontestasi pilkada mendatang.
Di sisi lain, dinamika internal dan munculnya sejumlah figur dari Golkar turut menjadi bagian dari peta politik yang menarik untuk dicermati.
Nama Aulia Hany Mustikasari dan H. Eko Wahyudi, misalnya, mulai diperbincangkan dalam konteks potensi kepemimpinan politik di Tuban.
Peta persaingan menuju kontestasi berikutnya pun masih terbuka. Belum ada kepastian mengenai siapa yang akan diusung masing-masing partai, tetapi langkah konsolidasi dan komunikasi politik mulai menjadi perhatian.
Dari Haeny Relawati ke Fathul Huda
Untuk membaca dinamika politik Tuban hari ini, perjalanan dua dekade terakhir menjadi titik awal yang penting.
Pada periode 2001–2011, Kabupaten Tuban dipimpin Hj. Haeny Relawati Rini Widyastuti dari Partai Golkar. Dua periode kepemimpinannya berakhir setelah pasangan KH Fathul Huda dan Noor Nahar Hussein memenangkan Pilkada 2011.
Pasangan yang diusung PKB tersebut memperoleh 374.147 suara atau 55,18 persen. Sementara itu, pasangan Kristiawan-Haeny Relawati meraih 207.071 suara atau 30,66 persen.
Kemenangan Fathul Huda-Noor Nahar menandai pergantian kekuasaan dari Golkar ke PKB. Fathul Huda kemudian memimpin Tuban selama dua periode, 2011–2021.
Selama satu dekade tersebut, PKB menjadi bagian penting dalam pemerintahan Kabupaten Tuban. Namun, dinamika politik tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan itu.
Pada Pilkada 2020, Golkar kembali merebut kursi bupati melalui pasangan Aditya Halindra Faridzky-Riyadi.
Lindra, putra Haeny Relawati, berhasil mengalahkan pasangan Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar yang diusung PKB bersama partai lainnya.
Pasangan Lindra-Riyadi meraih 423.236 suara atau sekitar 60 persen. Adapun pasangan Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar memperoleh 170.955 suara atau sekitar 24,2 persen.
Kemenangan tersebut mengakhiri periode kepemimpinan PKB dan membuka babak baru bagi Golkar di bawah kepemimpinan Lindra.
Persaingan berlanjut pada Pilkada serentak 2024. Kali ini, Lindra berpasangan dengan Joko Sarwono dan kembali memenangkan kontestasi dengan perolehan 528.942 suara atau 83,89 persen.
Pasangan Riyadi-Wafi Abdul Rosyid memperoleh 101.562 suara atau 16,11 persen.
Hasil tersebut memperlihatkan perubahan peta persaingan dalam pilkada. Lindra kembali memperoleh mandat rakyat untuk memimpin Tuban, sedangkan PKB menghadapi tantangan untuk membangun kembali kekuatan politiknya menjelang kontestasi berikutnya.
PKB Kembali Membidik Pendapa
Ambisi PKB untuk kembali memiliki bupati dari kader sendiri mulai mengemuka dalam agenda pengukuhan pengurus DPC dan DPAC PKB Kabupaten Tuban di salah satu hotel di Tuban, Sabtu (24/10/2026).
Sekretaris DPC PKB Tuban, Ana Khozanah Hidayati, menyampaikan bahwa partainya mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
Konsolidasi internal, penataan pergerakan partai, reorganisasi pengurus tingkat ranting, hingga pembentukan lembaga saksi menjadi bagian dari langkah yang disiapkan.
Menurut Ana Khozanah, penguatan organisasi menjadi modal penting untuk mencapai target politik yang telah ditetapkan.
“Kita harus optimistis, apalagi dengan energi baru. Mudah-mudahan dengan energi baru bisa gaspol,” ujarnya.
Pada Pemilu Legislatif 2024, PKB memperoleh 11 kursi DPRD Kabupaten Tuban. Perolehan itu menjadi pijakan untuk meningkatkan keterwakilan partai di lembaga legislatif pada Pemilu 2029.
Namun, target PKB tidak berhenti di parlemen. Partai tersebut juga berharap dapat menempatkan kadernya sebagai kepala daerah.
“Berharap seperti itu. Namanya partai, kita punya harapan untuk punya bupati, kursi nambah,” kata Ana Khozanah.
Ia menegaskan, PKB akan mempersiapkan kader terbaik untuk dimunculkan sebagai calon kepala daerah. Meski demikian, partainya belum menetapkan nama yang secara resmi akan diusung dalam Pilbup Tuban mendatang.
“Tapi yang pasti kita akan memunculkan calon kepala daerah,” ungkapnya.
Anna Mu’awanah Masuk dalam Harapan PKB
Di tengah persiapan tersebut, nama Anna Mu’awanah turut disebut dalam pembicaraan mengenai figur yang diharapkan dapat dipertimbangkan untuk maju dalam Pilbup Tuban.
Ketua DPC PKB Tuban sekaligus mantan Bupati Bojonegoro itu dinilai memiliki pengalaman memimpin pemerintahan daerah. Ana Khozanah Hidayati menyampaikan harapannya agar Anna dapat dipertimbangkan dalam kontestasi mendatang.
“Kita tahu buktinya Bu Ana di Bojonegoro bagus, dan berharap di Tuban ketika beliau dicalonkan dan jadi. Harapannya seperti itu,” terangnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya harapan dari internal PKB terhadap figur Anna Mu’awanah. Meski demikian, belum ada keputusan resmi mengenai pencalonannya maupun siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wakil bupati.
Ana Khozanah menilai pembicaraan mengenai pasangan calon wakil bupati masih terlalu dini. PKB, kata dia, akan lebih dahulu memperkuat konsolidasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
“Masih jauh itu. Tadi disampaikan Bu Ketua, kita akan selalu berkolaborasi, artinya membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder dan semua partai politik, baik parlemen maupun nonparlemen,” ungkapnya.
Golkar dan Figur yang Mulai Diperbincangkan
Di kubu Golkar, dinamika politik Tuban juga menarik untuk dicermati. Selain keberlanjutan kepemimpinan Lindra, munculnya sejumlah nama dari lingkungan partai tersebut menambah warna dalam pembicaraan mengenai masa depan politik daerah.
Salah satu nama yang mulai diperbincangkan adalah Aulia Hany Mustikasari, putri sulung pasangan H. Ali Hasan dan Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Aulia merupakan kakak Lindra dan tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024–2029 dari Partai Golkar.
Posisinya di lembaga legislatif provinsi menempatkan Aulia sebagai salah satu figur politik Golkar yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan perwakilan. Namun, sejauh ini, belum ada pernyataan resmi yang memastikan dirinya akan maju dalam Pilbup Tuban mendatang.
Selain Aulia, nama H. Eko Wahyudi juga menjadi bagian dari pembicaraan mengenai figur potensial dari Golkar.
H. Eko Wahyudi merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang bertugas di Komisi IV. Dalam Pemilu Legislatif 2024 dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, ia memperoleh 119.381 suara berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini.
Keberhasilannya meraih kursi DPR RI membuat nama H. Eko Wahyudi memiliki posisi tersendiri dalam dinamika politik regional, khususnya di Tuban dan Bojonegoro.
Latar belakangnya sebagai pengusaha dan Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Jatim itu juga menjadi bagian dari profil yang melekat pada dirinya. Meski demikian, perolehan suara dalam pemilihan legislatif tidak serta-merta menunjukkan adanya pencalonan atau dukungan untuk maju sebagai kepala daerah.
Hingga kini, belum ada kepastian bahwa Aulia Hany Mustikasari maupun H. Eko Wahyudi akan diusung Golkar dalam Pilbup Tuban mendatang. Keduanya masih perlu ditempatkan sebagai figur yang berpotensi diperbincangkan, bukan sebagai kandidat resmi.
Menanti Peta Politik Menuju 2029
Persaingan PKB dan Golkar di Tuban memperlihatkan bahwa kekuasaan politik dapat berganti seiring perubahan dukungan pemilih dan dinamika pencalonan.
PKB memiliki pengalaman memimpin Tuban selama dua periode melalui KH Fathul Huda. Sementara itu, Golkar kembali memegang kendali pemerintahan daerah melalui Lindra yang memenangkan Pilkada 2020 dan 2024.
Kini, PKB mulai memperkuat struktur organisasi dengan target menambah kursi DPRD pada Pemilu 2029 sekaligus mempersiapkan kader untuk memperebutkan kursi bupati dalam pilkada mendatang.
Di sisi lain, Golkar memiliki sejumlah figur yang mulai menjadi perhatian dalam percakapan politik lokal. Namun, siapa yang akan diusung dan bagaimana peta koalisi terbentuk masih menjadi bagian dari dinamika yang belum menemukan jawaban.
Satu hal yang jelas, perjalanan menuju kontestasi berikutnya tidak hanya ditentukan oleh nama besar atau rekam jejak politik.
Konsolidasi partai, komunikasi lintas kekuatan, serta keputusan resmi mengenai pencalonan akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah persaingan.
Dari Haeny Relawati, Fathul Huda, hingga Lindra, sejarah politik Tuban telah menunjukkan beberapa kali pergantian kepemimpinan.
Kini, PKB dan Golkar kembali menghadapi babak baru dalam perjalanan politik Bumi Wali, dengan ambisi, strategi, dan figur yang masih terus berkembang.
