MEMANGGIL.CO – Bakal calon presiden (bacapres) Pemilu 2024, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, angkat bicara soal kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Gagasan tersebut disampaikan dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/09/2023).
Meski punya gagasan berbeda, pada pokoknya, ketiga bacapres ingin supaya KPK diperkuat. Baik Anies, Ganjar, maupun Prabowo setuju bahwa pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan.
Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berpendapat, KPK harus dikembalikan menjadi lembaga independen. Menurutnya, independensi lembaga antirasuah itu berkurang setelah berlakunya aturan baru dalam UU KPK.
“Ketika ada revisi (UU) yang membuat staf KPK, karyawan KPK, menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri,” tegas Anies.
Selain itu, menurut Anies, kedudukan KPK yang kini berada di bawah presiden juga rentan mendapatkan intervensi. Sebab, tak ada yang bisa menjamin seperti apa karakter kepemimpinan Presiden Indonesia pada masa mendatang.
“Bila di bawah Presiden dan diberi ruang yang bebas maka itu lain. Tapi, kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya?” ujarnya.
Meski demikian, kinerja KPK harus tetap diawasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin independensi KPK justru menekan pihak-pihak tertentu karena besarnya kewenangan mereka.
“Tapi KPK juga harus diawasi, tidak ada malaikat di negeri ini, semua adalah manusia dan manusia punya kecenderungan ketika mendapatkan kekuasaan, dia akan abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Sedangkan bacapres PDI-P Ganjar Pranowo mengaku, dirinya akan mengutamakan penguatan KPK, kendati ketua umum partai tempatnya bernaung sempat mengusulkan pembubaran lembaga antirasuah tersebut.
“Dikuatkan. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan,” kata Ganjar.
Selain itu, jika terpilih sebagai Presiden, Ganjar menyebut bakal melakukan revisi regulasi. Menurut dia, Undang-Undang KPK membutuhkan interaksi kekuasaan. Ia yakin UU KPK dapat diperbaiki jika lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sepakat melakukan perubahan.
“Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit,” jelasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, korupsi terjadi karena kebiasaan di masyarakat. Selain itu, aturan yang menguntungkan sebagian kalangan dan sistem yang korup juga dia nilai sebagai akar korupsi.
“Maka saya tuliskan dalam solusi ini, penguatan Kejaksaan, KPK, dan kepolisian yang disebut sebagai APH (aparat penegak hukum),” tutur politikus PDI-P itu.
Kontra dengan Megawati, bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menilai, KPK masih dibutuhkan. Meski demikian, menurutnya, wajar jika banyak pihak yang merasa kecewa dengan kinerja KPK yang dianggap semakin lemah setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.
“Saya kira, kita membangun negara ini wajar kita kecewa, pasti banyak kita tidak puas dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup,” tegas Prabowo.
Seandainya terpilih sebagai Presiden kedelapan RI, Prabowo mengaku ingin memperbaiki cara kerja KPK. Sejalan dengan itu, katanya, pengawasan terhadap lembaga antirasuah tersebut juga harus terus diperkuat.
Ketua Umum Partai Gerindra itu tak ingin KPK dibubarkan karena adanya anggapan melemahnya kinerja pemberantasan korupsi. “Harus kita cari upaya-upaya, kita perbaiki. Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan, nah itu jangan,” bebernya.
Prabowo tak menyampaikan secara rinci apakah ia bakal merevisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK jika nantinya terpilih sebagai kepala negara. Namun, ia mengaku bakal berdiskusi dengan banyak pihak untuk memperbaiki lembaga antirasuah tersebut.
“Ya kita nanti akan kumpulkan, stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,” lanjut Menteri Pertahanan itu menegaskan.
Editor : Khusni Mubarok
