MEMANGGIL.CO – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menargetkan pendirian atau pembentukan Koperasi Merah Putih Desa (KMPD) di seluruh desa dan kelurahan bisa rampung pada akhir tahun ini.
Namun, di balik target ambisius itu, ia mengakui masih ada sejumlah kendala yakni administratif yang perlu segera diselesaikan. Oleh sebab itu, pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diminta tancap gas untuk mempercepat turun kebawah.
Baca juga: Wabup Tuban Gaungkan MBG Higienis, Dinkes Malah Kunci Informasi Kasus Keracunan
“Dari sisi kelembagaan koperasi sudah terpenuhi semua, tetapi ada izin lain seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum selesai. Ini yang sedang kita bantu dengan melibatkan PTSP secara langsung,” tegas Bupati Tuban, Sabtu (4/10/2025).
Menurutnya, NIB menjadi salah satu syarat penting agar koperasi bisa mengakses berbagai bentuk permodalan, baik dari bank Himbara seperti BRI, maupun dari lembaga BUMN lainnya. Dengan begitu, koperasi dapat benar-benar berfungsi sebagai wadah penggerak ekonomi masyarakat desa.
Akhir Tahun Rampung
Hingga bulan September kemarin, tercatat sudah berdiri 19 koperasi Merah Putih di enam kecamatan dari total 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten menargetkan seluruh 328 desa dan kelurahan akan memiliki koperasi aktif yang mandiri dan produktif.
“Insya Allah kalau kita mentargetkan koperasinya, bisa rampung di akhir tahun 2025,” ungkap Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban.
Selain membangun kelembagaan koperasi, Bupati juga menyoroti potensi besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Tuban.
Ia mengungkapkan, perputaran ekonomi dari program MBG bisa mencapai Rp50 juta setiap hari di satu dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Kondisi itu menjadi peluang besar yang seharusnya dapat dikelola oleh Koperasi Merah Putih.
“Mungkin ini juga perlu divalidasi lagi terhadap potensi-potensi MBG dengan peluang bisnis yang berputar katanya satu hari, tadi Pak Dandim menyampaikan ada Rp50 juta dalam sehari,” terangnya.
Baca juga: Benang Kusut Keracunan MBG: Hasil Lab Tersangkut di Dinkes dan Polres Tuban
Karena itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban tiga periode itu mendorong agar kebutuhan bahan pangan untuk program MBG, seperti beras dan telur, bisa dipasok langsung dari koperasi di tingkat desa.
“Petani juga bisa jual ke situ (koperasi merah putih),” ungkap Bupati dua periode itu.
Peluang Koperasi Merah Putih
Lebih jauh, Bupati Lindra menyebut bahwa koperasi tidak hanya bisa berperan di sektor pangan, tetapi juga dapat mengelola peluang bisnis lain seperti kios pupuk dan penyediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
“Ini peluang yang bisa ditangkap oleh teman-teman koperasi di desa dan kelurahan Merah Putih. Ini adalah informasi yang perlu disambut,” pesannya.
Baca juga: Suara Industri Menyambut, Pena PWI Tuban Menyapa Semen Indonesia
Ia menegaskan, kunci keberhasilan koperasi berada di tangan kepala desa dan BPD. Karena itu, dalam struktur pengelolaan, kepala desa juga akan menjadi ex-officio pengawas koperasi Merah Putih di wilayahnya.
“Insya Allah kepala desa juga menjadi ex-officio pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.
Penggerak Ekonomi
Bupati Lindra menilai, program koperasi ini sejalan dengan cita-cita besar pemerintah pusat. Selain menciptakan kemandirian ekonomi di desa, juga mampu menggerakkan ekonomi hingga level rumah tangga.
“Kalau koperasi ini dari anggota untuk anggota, maka manfaatnya akan benar-benar dirasakan masyarakat. Program ini bagus, cita-cita Presiden sangat mulia, karena ekonomi bisa bergerak sampai tingkat rumah tangga,” pungkasnya.
Editor : Abdul Rohman