BLORA, MEMANGGIL.CO – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam memastikan anak-anak menerima makanan bergizi, aman, dan sehat terus diperkuat. Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan seluruh dapur Sentra Pemberi Pangan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi.
Hal ini ditegaskan Wabup saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025), yang dihadiri Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas terkait, Forkopimcam se-Blora, Kepala Puskesmas, serta ahli gizi dari seluruh SPPG di Kabupaten Blora.
Baca juga: Tragedi di Bengawan Solo: Remaja Cepu Ditemukan Tewas Usai Terseret Arus
Menurutnya, saat ini terdapat 55 dapur SPPG di Kabupaten Blora. Ia mendorong seluruhnya segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak kelayakan operasional.
“Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan, dan kepada kepala SPPG agar segera memenuhi persyaratan SLHS. Saya beri batas waktu hingga 1 November. Jika belum terpenuhi, dapur akan saya tutup sementara dan saya laporkan ke BGN,” tegas Wabup Sri Setyorini.
Pendampingan dan Pemetaan Ulang Dapur MBG
Pemkab Blora, lanjutnya, siap memberikan pendampingan agar seluruh dapur memenuhi standar sebelum batas waktu yang ditentukan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap dapur wajib memiliki alat tester makanan guna memastikan keamanan bahan dan hasil olahan.
Rakor tersebut juga menjadi ajang untuk menyatukan visi dan persepsi antar pihak terkait pelaksanaan program MBG.
“Banyak aduan masuk ke kami selaku Satgas, makanya seluruh ahli gizi kami undang untuk menyamakan persepsi tentang makanan bergizi bagi anak sekolah. Tidak boleh sembarangan menyajikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, para ahli gizi juga diminta memaparkan proses kerja mereka, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan.
“Tadi kami panggil satu per satu tanpa pemberitahuan, untuk melihat kesiapan sebenarnya di lapangan,” imbuhnya.
Wabup juga menginstruksikan seluruh Forkopimcam agar menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Kepala Desa di wilayahnya masing-masing untuk mendata sasaran penerima manfaat program MBG secara detail.
“Kami minta Pak Camat bersama Kapolsek, Danramil, dan Kepala Desa segera melakukan pendataan ulang penerima manfaat di wilayahnya masing-masing,” pintanya.
Selain itu, Pemkab akan melakukan pemetaan ulang (mapping) terhadap seluruh dapur dan penerima manfaat program MBG untuk memastikan sebaran layanan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kalau ada dapur yang overload, akan kami geser. Kami beri waktu satu minggu untuk pemetaan ulang setelah laporan dari camat,” tegasnya.
Baca juga: Dorong Transparansi, Kemenag Blora Evaluasi Pelaporan Program Keluarga Sakinah
Anggaran MBG Harus Tepat Guna
Sri Setyorini juga menegaskan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus sesuai peruntukannya.
Ia menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp10.000 per penerima manfaat diperuntukkan khusus untuk bahan makanan, bukan untuk biaya sewa atau operasional lainnya.
“Dana Rp10.000 itu wajib digunakan sepenuhnya untuk bahan makanan, tidak boleh dipotong untuk keperluan lain,” tegasnya.
Peran Vital Ahli Gizi di Dapur SPPG
Dalam Rakor tersebut, Nur Intan, Ahli Gizi dari SPPG Karangjati 1 (SPPG Larasati Blora), menjelaskan secara detail peran penting ahli gizi dalam memastikan setiap makanan aman dan bergizi.
Menurutnya, ahli gizi bertanggung jawab sejak tahap perencanaan menu, pemilihan bahan, hingga uji kualitas (quality control) saat proses memasak.
Baca juga: Sidak Bupati Blora: Program Makan Bergizi Gratis di SMP Walisongo Dapat Respons Positif Siswa
“Ahli gizi menyusun menu, menentukan standar porsi, dan melakukan penyortiran bahan makanan. Jika ada bahan yang busuk atau berlubang, kami retur ke supplier,” jelasnya.
Selain itu, ahli gizi juga menyiapkan golden sample atau contoh porsi makanan yang dijadikan acuan bagi tim pemorsian agar setiap anak menerima porsi gizi seimbang.
“Kami juga melakukan uji organoleptik dan tester sendiri setiap pagi untuk memastikan makanan masih layak dikonsumsi,” tambahnya.
Nur Intan menegaskan bahwa komunikasi aktif dengan pihak sekolah terus dijaga agar menu yang disajikan sesuai selera dan kebutuhan anak-anak.
“Kalau ada masukan dari sekolah, kami segera mengganti dengan menu yang lebih sesuai,” pungkasnya.
Editor : Wibowo