Blora, MEMANGGIL.CO - Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 1 Blora menjadi sorotan tajam DPRD setempat. Diduga kuat, gejala muntah, pusing, hingga diare yang dialami siswa muncul setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan pada Selasa (25/11/2025).
Insiden ini bukan hanya memicu keprihatinan, tetapi juga membuka dugaan adanya celah pengawasan serius dalam rantai penyediaan makanan MBG.
Ketua Komisi D DPRD Blora, Drs. Subroto, menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Ia menegaskan bahwa ada indikasi kelalaian sistemik yang harus dibongkar tuntas.
“Keselamatan peserta didik adalah tanggung jawab bersama dan harus ditempatkan di posisi tertinggi,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Salah satu titik kritis yang kini disorot DPRD adalah dugaan keterlibatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Larasati yang bertanggung jawab atas distribusi makanan pada hari kejadian.
Subroto menegaskan bahwa penyedia layanan gizi yang tidak memenuhi standar, meski hanya pada satu periode pelayanan, harus mendapat sanksi tegas.
“Jika terbukti ada kelalaian, maka sanksi seperti penundaan pembayaran harus diberlakukan,” tegasnya.
Menurut Subroto, penindakan tersebut bukan hanya hukuman administratif, tetapi menjadi bagian penting untuk mencegah terulangnya insiden yang membahayakan ratusan siswa.
Ia kembali menekankan bahwa program MBG harus beroperasi dengan standar ketat dan tanpa kompromi.
“Ini bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi juga bentuk investasi masa depan,” tambahnya.
DPRD Blora menilai perlu adanya evaluasi total terhadap sistem pengawasan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pengepakan, hingga distribusi ke sekolah, semuanya harus melalui mekanisme verifikasi berlapis dan terdokumentasi secara rinci.
“Tidak boleh ada celah yang memungkinkan kelalaian atau manipulasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D akan menggelar pertemuan resmi dengan Satgas MBG Kabupaten Blora untuk membahas langkah korektif, termasuk pengetatan regulasi operasional seluruh SPPG.
DPRD menilai langkah ini sebagai kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, mengingat risiko kesehatan siswa semakin tinggi jika standar tidak diperbaiki.
Hingga kini, DPRD masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut. Hasil uji ini akan menjadi dasar penentuan arah evaluasi, termasuk penjatuhan sanksi bagi pihak yang terbukti lalai.
Koordinasi dengan Wakil Bupati Blora selaku Ketua Satgas Percepatan MBG juga dijadwalkan dalam waktu dekat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus berjalan cepat, transparan, dan tidak menutupi potensi kesalahan prosedural.
Subroto menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kepatuhan seluruh SPPG dan kekuatan pengawasan pemerintah daerah.
“Program ini membawa manfaat besar, tetapi harus dijalankan dengan standar tertinggi agar tidak menimbulkan risiko bagi siswa,” ujarnya.
Dengan evaluasi menyeluruh yang tengah berlangsung, DPRD berharap kasus ini menjadi titik balik untuk memperkuat kualitas layanan MBG.
Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa setiap penyedia makanan bekerja secara profesional, agar insiden serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten Blora.
