Surabaya, MEMANGGIL.CO -Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) untuk menyusun program kerja tahun 2026 dengan target capaian yang jelas dan terukur.
Desakan ini disampaikan Johari usai rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Selasa (15/10/2025).
Menurut legislator Fraksi PKS tersebut, setiap program yang digagas DP3APPKB harus selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran tidak boleh hanya habis untuk kegiatan seremonial. Setiap rupiah harus menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan warga,” tegas Johari.
Sebagai contoh, Johari menyoroti program penurunan angka perceraian. Jika pada 2025 sudah ditetapkan target tertentu, maka pada 2026 harus ada ukuran capaian yang jelas, misalnya berapa persen penurunan yang ingin dicapai.
Ia juga meminta agar sejumlah program memiliki sasaran yang lebih konkret, di antaranya:
- Layanan publik: fasilitas untuk lansia, perempuan, dan anak-anak perlu memiliki indikator peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan.
- Ruang ramah anak: sekolah-sekolah mulai memperhatikan desain bangunan yang aman dan ramah anak.
- Program Selantang (Sekolah Lanjut Usia Tangguh): diarahkan untuk mendukung peningkatan usia harapan hidup lansia.
“Kalau target RPJMD 2045 adalah usia harapan hidup 85 tahun, maka program seperti Selantang harus punya target antara—misalnya meningkatkan dari 75 menjadi 77 tahun pada 2029,” ujarnya.
Baca juga: Penipuan Berkedok Pejabat: Warga Surabaya Diminta Waspadai Akun WA Mirip Wali Kota
Meski anggaran DP3APPKB 2026 turun sekitar Rp1,6 miliar akibat penggabungan beberapa program, Johari menilai masih banyak kegiatan berbentuk event yang perlu dievaluasi.
“Pertanyaannya, apakah kegiatan itu benar-benar berdampak pada kualitas hidup warga, atau sekadar seremoni tanpa hasil nyata?” sindirnya.
Johari juga menekankan pentingnya integrasi antara pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Ia berharap program seperti PKK dan akseptor KB bisa memberikan manfaat langsung bagi perempuan prasejahtera.
Baca juga: RS Ubaya Raih Penghargaan Faskes Berkomitmen dari BPJS Kesehatan
Selain itu, pencegahan perkawinan di bawah umur dan penegakan aturan jam malam anak juga perlu diperkuat.
“Anak-anak tidak seharusnya berkeliaran malam hari. Lingkungan yang aman adalah bagian dari perlindungan anak yang sesungguhnya,” pungkas Johari.
Editor : Wibowo