Blora, MEMANGGIL.CO - Pemerintah Kabupaten Blora kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK) dengan memperkuat akuntabilitas pada sektor pendidikan non-formal.
Keseriusan ini terlihat melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan perwakilan Pemerintah Pusat, sebagai bentuk pengawasan sekaligus dukungan nyata terhadap transparansi pengelolaan pendidikan di daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu (6/12/2025) di Azana Garden Hill Resort Blora, dan dihadiri langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan "Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora," ujarnya.
Bupati menekankan "PKBM harus mampu menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang efektif, transparan, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang mengikuti program pendidikan non-formal," tambahnya.
Upaya advokasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para pengelola PKBM mengenai standar pengelolaan pendidikan yang baik, termasuk akuntabilitas penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan.
Acara ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Pusat, yaitu Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, serta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, hingga Kasi Dikmas, sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat zona integritas di sektor pendidikan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Blora berharap tercipta penyelenggaraan pendidikan non-formal yang lebih berkualitas, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, demi membangun generasi yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.
