Jakarta, MEMANGGIL.CO - Pemerintah menetapkan desil bansos sebagai salah satu indikator utama dalam menentukan penerima bantuan sosial di Indonesia. Sistem ini digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan memprioritaskan kelompok paling membutuhkan.
Desil bansos merupakan metode pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok tingkat kesejahteraan, mulai dari desil 1 sebagai kelompok paling miskin hingga desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera. Setiap desil mewakili sekitar 10 persen populasi berdasarkan kondisi ekonomi rumah tangga.
Data desil bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun pemerintah dengan mengacu pada hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik serta pemutakhiran data dari Kementerian Sosial.
Data ini menjadi dasar dalam berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga program perlindungan sosial lainnya.
Dalam praktiknya, masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas utama penerima bansos. Kelompok ini dinilai paling rentan terhadap tekanan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta risiko sosial lainnya.
Sementara itu, masyarakat yang berada di desil menengah hingga atas umumnya tidak masuk dalam sasaran bantuan.
Pemerintah menegaskan penggunaan desil bertujuan meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran atau terjadinya tumpang tindih data. Dengan sistem ini, bantuan diharapkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Data desil bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Perubahan kondisi ekonomi keluarga, seperti pendapatan, kepemilikan aset, maupun kondisi tempat tinggal, dapat memengaruhi posisi seseorang dalam kelompok desil. Karena itu, status desil masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Masyarakat kini dapat mengecek status desil bansos secara mandiri. Pemerintah menyediakan layanan pengecekan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh melalui telepon genggam. Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan secara langsung melalui kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat.
Pengecekan ini penting untuk memastikan data yang tercatat sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang disediakan pemerintah daerah atau petugas pendamping sosial.
Selain menjadi dasar penyaluran bansos, data desil juga digunakan dalam berbagai kebijakan lain, termasuk program afirmasi pendidikan, seperti KIP Kuliah, serta bantuan di sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa desil tidak hanya berpengaruh pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih luas.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk aktif memastikan keakuratan data sosial ekonomi keluarga. Akurasi data dinilai menjadi kunci agar kebijakan bantuan sosial berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan sistem desil bansos, pemerintah berharap distribusi bantuan tidak lagi sekadar berdasarkan asumsi, melainkan berbasis data yang terukur. Di balik angka-angka itu, desil menjadi penentu penting bagi jutaan keluarga dalam mengakses bantuan dan perlindungan sosial dari negara.
Editor : Redaksi