Pati, MEMANGGIL.CO - Sejak menjabat sebagai Bupati Pati, nama Sudewo beberapa kali menjadi sorotan publik karena terseret berbagai persoalan hukum dan kebijakan kontroversial, (19/1/26).
Hingga Januari 2026, setidaknya ada tiga peristiwa besar yang kerap disebut publik ketika membicarakan kepemimpinannya. Kasus-kasus ini kembali mengemuka setelah Sudewo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berikut rangkuman tiga kasus dan kontroversi yang pernah melibatkan Sudewo, untuk mengingat kembali perjalanan hukum dan dinamika yang menyertainya.
1. OTT KPK di Pati, Januari 2026
Pada 19 Januari 2026, Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Kabupaten Pati. Dalam operasi tersebut, ia diduga terlibat praktik jual beli jabatan serta dugaan korupsi yang berkaitan dengan perangkat desa.
Hingga saat ini, Sudewo masih menjalani pemeriksaan intensif. Ia sempat diperiksa di wilayah Jawa Tengah sebelum dibawa ke Jakarta untuk proses hukum lanjutan. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan resmi setelah pemeriksaan rampung.
2. Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api DJKA
Sebelum menjabat sebagai bupati, Sudewo beberapa kali dipanggil KPK sepanjang tahun 2025 sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Kasus ini berkaitan dengan posisinya saat masih menjadi anggota Komisi V DPR RI. Dalam proses penyidikan, Sudewo diduga menerima aliran dana berupa commitment fee dengan nilai miliaran rupiah. Ia dilaporkan telah mengembalikan uang sekitar Rp3 miliar kepada KPK. Namun, lembaga antirasuah menegaskan bahwa pengembalian uang tidak serta-merta menghapus unsur pidana.
3. Kontroversi Kenaikan PBB-P2 Tahun 2025
Pada Agustus 2025, kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu reaksi keras dari masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan warga dan memicu gelombang demonstrasi besar di Pati.
Situasi ini bahkan berujung pada upaya pemakzulan oleh DPRD Pati. Namun, dalam sidang paripurna yang digelar pada November 2025, usulan pemakzulan tidak memenuhi syarat dukungan suara.
Sudewo tetap menjabat sebagai bupati, meski mendapat sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan kinerja.
Rentetan peristiwa tersebut membuat nama Sudewo terus berada dalam sorotan publik. Kasus OTT terbaru di awal 2026 seolah membuka kembali ingatan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang pernah muncul sepanjang kepemimpinannya.
Kini, publik menunggu kejelasan proses hukum yang sedang berjalan dan langkah lanjutan dari KPK.
Editor : Redaksi