Blora, MEMANGGIL.CO –Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat dengan alokasi anggaran besar kembali menuai sorotan. Kali ini, pelaksanaan program di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dinilai belum memenuhi standar gizi sebagaimana diharapkan para penerima manfaat, seperti yang pernah ditayangkan sebelumnya.
Menanggapi hal itu, Fandy Andika Putra, Wakil Ketua Lembaga Aliansi Indonesia, ikut angkat bicara. Ia mempertanyakan peran pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan.
“Dari aduan masyarakat, menu yang didistribusikan tidak sesuai standar nilai gizi. Kami menanyakan, apa fungsi ahli gizi? Apa fungsi korwil SPPG dan Satgas MBG? Jika semua sudah dibentuk, seharusnya protes dari penerima manfaat tidak terjadi,” ungkap Fandy, Rabu (4/3/2026).
Kritik juga datang dari warga Blora dengan nama panggilan Nurul. Ia menilai program MBG sebaiknya tidak dijalankan jika kondisi seperti sekarang tetap terjadi.
Menurutnya, dana negara seolah dihambur-hamburkan melalui program yang tidak jelas tujuan dan manfaatnya. Nurul menyarankan agar anggaran dialokasikan untuk program kesehatan dan pendidikan gratis, yang dampaknya lebih langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah seharusnya membuat perencanaan matang sebelum menjalankan program. Ada kajian yang jelas sehingga dampaknya terasa oleh masyarakat dan tidak terkesan carut marut,” ujar Nurul.
Tak kalah kritis, Ratna Hardiyanti, salah satu wali murid, menyoroti pengelolaan dapur SPPG yang berlokasi di Jalan Sayuran, Desa Seso. Dapur ini dikelola oleh Yayasan Catur Pilar Chipta Budi, dengan seorang mitra bernama Andre.
“Menu seperti ini sering diberikan kepada penerima manfaat. Kami sangat menyayangkan karena tidak memenuhi nilai gizi, dan ini bisa dikatakan seperti ada pemotongan anggaran,” tutur Ratna.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak mitra belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pengiriman bahan pangan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar SPPG.
