Surabaya, MEMANGGIL.CO - Rencana revitalisasi Pasar Keputran kini menuai polemik tajam.
Proyek yang tak kunjung terealisasi meski lahan telah dibongkar memicu tudingan ketidakharmonisan antara pengelola dan pedagang. Kondisi ini membuat DPRD Kota Surabaya mendesak Wali Kota untuk mengevaluasi total jajaran direksi PD Pasar Surya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, meluapkan kekecewaannya lantaran hingga saat ini belum ada tanda-tanda pengerjaan fisik di lokasi. Padahal, sosialisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sudah dilakukan sejak lama.
"Pasar sudah dibongkar, tapi kontraktor pemenang belum ada. Ini membuat pedagang 'keleleran' (telantar). Sosialisasi dianggap tidak sesuai kenyataan, bahkan Direktur Pembinaan sempat dicap berbohong oleh pedagang," kata Budi Leksono usai menggelar rapat koordinasi, Selasa, 20 Januari 2026.
Politisi senior PDI Perjuangan ini menilai inti permasalahan terletak pada buruknya koordinasi dan minimnya empati pengelola terhadap keluhan pedagang.
Ia pun menyarankan agar Wali Kota Surabaya segera mengambil langkah tegas terkait kinerja jajaran direktur yang bertanggung jawab.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Pemkot Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, mengakui adanya keterlambatan progres fisik.
Ia pun membeberkan, proses lelang proyek revitalisasi tersebut sempat mengalami kegagalan berulang kali.
"Kendala utamanya adalah jumlah penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta, sehingga lelang harus diulang sampai empat kali. Saat ini prosesnya sudah memasuki tahap kualifikasi sejak Oktober lalu," terang Vykka.
Pemkot Surabaya sendiri sebenarnya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp.22 miliar yang bersumber dari penyertaan modal serta dana ganti rugi Pasar Wonokromo. Dana tersebut diprioritaskan untuk perbaikan pasar secara bertahap, termasuk Pasar Kembang dan Pasar Dupak yang ditargetkan tuntas tahun ini.
Di sisi lain, ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pedagang resmi. Pembina Pedagang Pasar Keputran, Hafid, menekankan perlunya sinergi antara pembangunan gedung dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
"Kami khawatir jika koordinasi tidak matang, pedagang resmi di dalam justru tersisih oleh PKL di area depan. Harapan kami sederhana: tegakkan aturan. Hak dan kewajiban harus seimbang. Kami butuh kepastian tempat," ungkap Hafid.
Hingga saat ini, para pedagang masih menunggu langkah konkret dari PD Pasar Surya agar pembangunan segera dimulai dan konflik komunikasi tidak semakin meluas.
Editor : B. Wibowo