Tuban, MEMANGGIL.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (6/3/2026). Dalam agenda tersebut, Wapres memimpin rapat koordinasi (Rakor) penanganan banjir bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di kantor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut.

Selain penanganan darurat, pemerintah juga diminta memastikan pemulihan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa percepatan penanganan dampak banjir harus menjadi prioritas. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil yang dialami warga tetap perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Ia juga meminta berbagai fasilitas umum yang terdampak banjir segera difungsikan kembali agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

“Fasilitas umum terdampak seperti sekolah dan tempat ibadah harus bisa segera difungsionalkan kembali,” tegas Gibran.

Selain itu, Wapres menyoroti kerusakan pada jalan penghubung Ngino–Sambongrejo yang terdampak banjir. Ia meminta perbaikan segera dilakukan, termasuk pembenahan sistem drainase di sekitar kawasan tersebut.

“Jalan penghubung Ngino–Sambongrejo yang rusak segera diperbaiki, termasuk sistem saluran air di sekitar jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga dan distribusi logistik,” ujarnya.

Gibran juga menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.

“Rumah warga yang mengalami kerusakan segera diselesaikan pendataannya, dicairkan bantuannya, dan dibantu proses pembersihannya,” tambahnya.

Selain penanganan kerusakan fisik, Wapres mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi munculnya penyakit pascabanjir.

Ia menyebut sejumlah penyakit seperti diare, disentri, hepatitis, hingga demam berdarah dengue (DBD) perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan yang serius.

“Antisipasi kemungkinan penyebaran penyakit pasca banjir seperti diare, disentri, hepatitis, dan DBD,” pesannya.

Sate Pak Rizki

Mengacu pada data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Wapres juga mengingatkan bahwa potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi hingga akhir Maret. Karena itu, pemerintah daerah diminta tetap siaga menghadapi kemungkinan bencana susulan.

“Berdasarkan BMKG, kita masih akan dilanda cuaca ekstrem sampai bulan Maret. Oleh sebab itu kita harus selalu siap dan waspada,” ungkapnya.

Untuk jangka panjang, Gibran menekankan perlunya langkah penanganan yang lebih sistematis guna mencegah banjir berulang di wilayah Tuban. Ia menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola drainase serta normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.

“Perhatikan tata kelola dan perbaiki sistem drainase, lakukan pengerukan rutin sungai yang mengalami pendangkalan,” tegasnya.

Gubernur Khofifah 

Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa sejumlah program penanganan banjir di wilayah tersebut memang membutuhkan dukungan anggaran serta skema pengerjaan jangka menengah.

“Proses penyelesaiannya memang membutuhkan multi years,” ujar Khofifah.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky melaporkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah penanganan di lapangan, termasuk normalisasi sungai serta penguatan infrastruktur pengendali banjir.

“Pada dasarnya semuanya sudah selesai Pak, tinggal normalisasinya saja,” jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Rizki Kresno Edhie Hambali, serta perwakilan instansi teknis seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur.

Turut hadir Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur–Bali, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.