Blora, MEMANGGIL.CO - Forum Perangkat Daerah yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi juga diposisikan sebagai ruang awal untuk membaca arah dan kebutuhan riil pembangunan desa menjelang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati, menyampaikan bahwa forum tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal kepada para pemangku kepentingan terkait arah kebijakan Dinas PMD di tahun perencanaan mendatang.
Baca juga: Yayuk Windrati Ungkap Progres Koperasi Desa Merah Putih di Blora, Aset dan Lahan Jadi Tantangan
“Jadi dengan adanya forum perangkat daerah ini, Dinas PMD memberikan gambaran. Audiens yang hadir bisa melihat Renja Dinas PMD 2027 itu arahnya seperti ini,” ujar Yayuk saat diwawancarai Memanggil.co usai kegiatan, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, Renja 2027 yang dipaparkan dalam forum tersebut belum bersifat final. Dinas PMD secara terbuka masih membuka ruang masukan dari peserta forum, yang terdiri dari lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Kami masih menerima masukan dari yang hadir, terutama terkait dengan perbaikan-perbaikan di tahun 2027,” katanya.
Yayuk menegaskan, forum perangkat daerah menjadi tahapan penting agar dokumen perencanaan tidak disusun secara sepihak. Masukan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Renja ditetapkan secara resmi.
“Ini belum produk jadi. Justru di forum inilah kami ingin mendengar, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disesuaikan,” ungkapnya.
Baca juga: Antisipasi Risiko Hukum, Yayuk Windrati Kawal Koperasi Desa Merah Putih di Blora
Ia menjelaskan, tantangan penyusunan Renja 2027 tidak lepas dari dinamika kebijakan nasional, terutama terkait efisiensi anggaran serta agenda strategis desa ke depan.
Oleh karena itu, keterlibatan banyak pihak dinilai penting agar program yang dirancang tetap relevan dan realistis untuk dilaksanakan.
“Kondisi sekarang berbeda. Kita harus menyesuaikan dengan kebijakan yang ada, tapi desa tetap harus berjalan dan berkembang,” jelas Yayuk.
Baca juga: Dinas PMD Blora Siapkan Renja 2027, Fokus Penguatan Desa dan Antisipasi Pilkades Serentak
Lebih lanjut, Yayuk berharap forum perangkat daerah tidak dimaknai sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai sarana menyamakan persepsi antara perencana, pelaksana, dan pengambil kebijakan.
“Harapannya, apa yang nanti kita tuangkan dalam Renja benar-benar mencerminkan kebutuhan desa dan bisa dilaksanakan secara optimal,” ujarnya.
Dinas PMD Blora menargetkan, melalui proses perencanaan yang partisipatif tersebut, Renja 2027 dapat menjadi dokumen yang lebih adaptif, akuntabel, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah serta kebutuhan pemerintahan desa.
Editor : Ahmad Adirin