Blora, MEMANGGIL.CO – Layanan pemenuhan gizi di SPPG Jepon 1 Seso, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mendadak menjadi sorotan publik setelah sejumlah penerima manfaat mengeluhkan menu yang dinilai tidak sesuai standar.
Kekecewaan itu mencuat melalui unggahan story WhatsApp yang memperlihatkan paket makanan berisi ayam goreng utuh, tahu goreng, irisan timun, dan satu buah jeruk. Publik mempertanyakan konsistensi kualitas dan pengawasan distribusi makanan tersebut.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jepon 1 Seso, Sutarso, mengakui adanya ketidaksesuaian menu yang beredar. Ia menyebut persoalan itu dipicu miskomunikasi antara pihak SPPG dan supplier terkait spesifikasi pesanan.
“Itu kesalahan lebih ke pemesanan dan supplier. Sebelumnya itu paha, tapi yang datang ayam utuhan dan tidak sesuai pesanan,” ujar Sutarso saat ditemui, Selasa (3/3/2026).
Namun polemik tidak berhenti pada potongan ayam. Dalam beberapa hari terakhir, SPPG juga menemukan buah yang tidak layak konsumsi saat proses pemorsian. Kasus paling mencolok terjadi saat pengiriman buah pir dalam jumlah besar. Saat dus dibuka, sebagian besar pir dalam kondisi busuk.
“Tidak ada sortir sebelumnya. Saat dibuka dan dikemas, ternyata banyak yang busuk. Tidak mungkin juga langsung mencari pengganti dalam waktu cepat,” jelasnya.
Dari informasi di lapangan, sedikitnya dua dus pir ditemukan rusak, bahkan satu dus disebut dalam kondisi busuk total. Selain pir, jeruk yang dikirim pada momentum pembagian dengan volume tinggi juga dilaporkan mengalami kualitas yang menurun.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang mekanisme kontrol kualitas sebelum distribusi. Pasalnya, tidak adanya proses sortir awal membuat potensi kerugian dan kekecewaan penerima manfaat semakin besar.
Sutarso menegaskan pihaknya telah menyampaikan teguran kepada mitra dan supplier. Ia menyatakan supplier seharusnya mengikuti standar dan kebutuhan SPPG, bukan sebaliknya.
“Kalau mitra tidak sesuai, tentu kami ajukan dan sampaikan. Harapannya supplier mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti supplier,” tegasnya.
Sementara itu, Lina, salah satu pegawai SPPG, mengakui dalam pelayanan dengan jumlah sasaran besar, potensi kekeliruan tetap ada. Ia menyebut satu atau dua paket bisa saja luput dari pengecekan maksimal.
“Kita melayani orang banyak, tidak semuanya bisa sempurna. Kalau ada komplain, kami minta maaf dan itu jadi evaluasi,” katanya.
Meski demikian, publik menilai permintaan maaf saja tidak cukup. Ketika layanan menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, standar kualitas seharusnya menjadi prioritas mutlak. Keterlambatan retur atau penggantian barang dari supplier dinilai memperlihatkan lemahnya sistem antisipasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak supplier berinisial A belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengiriman bahan pangan yang tidak sesuai dan tidak layak konsumsi tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola distribusi pangan publik tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga konsistensi mutu dan akuntabilitas pengawasan.
Editor : B. Wibowo