Surabaya, MEMANGGIL.CO - Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah dan dinamika geopolitik global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia memperkuat kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi wilayah.
Langkah adaptif ini krusial untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tercatat solid sebesar 5,33% (yoy) pada tahun 2025.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyampaukan, ketahanan ekonomi daerah harus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor.
Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan forum Jatim Talk bertajuk “Sinergi Penguatan Daya Saing Jawa Timur melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Iklim Investasi Berkelanjutan” di Surabaya, Rabu, 1 April 2026.
“Diperlukan sinergi dan adaptasi untuk menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang di tengah kondisi global saat ini,” kata Ibrahim di hadapan para pimpinan OPD, perbankan, pelaku usaha, dan perwakilan konsulat negara sahabat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang turut hadir dalam acara tersebut menekankan peran strategis Jawa Timur sebagai "Gerbang Baru Nusantara".
Menurutnya, posisi ini diwujudkan melalui percepatan hilirisasi komoditas strategis dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
“Jawa Timur memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Kami terus mendorong hilirisasi bahan baku olahan, penguatan jalur distribusi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk keberlanjutan ekonomi,” ujar Khofifah.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Bank Indonesia Jawa Timur menyerahkan buku Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) kepada Gubernur.
Dokumen tersebut memuat tujuh rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk menopang ketahanan ekonomi, diantarnya
1. Integrasi distribusi barang untuk efisiensi logistik.
2. Percepatan investasi guna mendukung hilirisasi industri pertanian.
3. Penguatan ketahanan pangan sebagai langkah pengendalian inflasi.
4. Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi syariah, dan UMKM.
5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca-pemberlakuan opsen pajak.
6. Perluasan digitalisasi pada sektor fiskal dan sistem pembayaran.
7. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan perdesaan.
Forum Jatim Talk ini juga merupakan bagian dari diseminasi laporan triwulanan sekaligus rangkaian menuju East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesamaan persepsi dalam merespons tekanan global agar tetap mampu mengeksplorasi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Editor : Redaksi