Surabaya, MEMANGGIL.CO – Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Surabaya beberapa hari terakhir mengungkap persoalan baru di balik infrastruktur kota. Belasan lampu lalu lintas yang telah dilengkapi panel surya justru ikut padam saat listrik PLN terhenti, memicu kemacetan dan menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas sistem cadangan energi yang selama ini dipasang pemerintah.
Sorotan tersebut mencuat setelah sejumlah warga mengeluhkan kondisi itu di media sosial. Salah satunya disampaikan akun X @jeremyjh97 yang mempertanyakan fungsi panel surya pada traffic light yang seharusnya tetap dapat menopang operasional lampu lalu lintas ketika pasokan listrik utama terputus.
Keluhan serupa ternyata juga diterima Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan. Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk kepadanya, sejumlah persimpangan mengalami gangguan lalu lintas akibat lampu merah mati saat pemadaman listrik berlangsung.
“Karena ada laporan WA ke saya itu di beberapa titik, misalnya di perempatan Tuwowo. Kemudian ada di beberapa titik lampunya mati,” kata Eri, Selasa (23/6/2026).
Menurut Eri, sedikitnya 12 titik lampu lalu lintas terdampak selama pemadaman. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya koordinasi antara PT PLN dan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya terkait jadwal pemadaman listrik, sehingga perangkat cadangan yang semestinya disiapkan tidak dapat dioperasikan secara optimal.
“PLN tidak koordinasi dengan Dinas Perhubungan, sehingga Dinas Perhubungan ini tidak cukup waktu untuk kemudian menyiapkan segala sesuatunya, soal genset dan sebagainya. Akibatnya sempat terjadi kemacetan,” ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, Eri mengakui terdapat kendala teknis pada sejumlah sistem panel surya yang terpasang di lampu lalu lintas. Komisi C DPRD Surabaya telah meminta Dishub segera melakukan perbaikan agar perangkat tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan ketika terjadi gangguan listrik.
“Memang ada banyak pertanyaan soal solar cell. Itu memang ada beberapa kendala teknis yang butuh perbaikan. Saya sudah telepon Kepala Dinas Perhubungan untuk segera diperbaiki sehingga ketika kejadian seperti kemarin terulang, solar cell bisa berfungsi,” katanya.
Tak hanya traffic light, DPRD juga meminta audit menyeluruh terhadap panel surya yang terpasang pada Penerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai ruas jalan kota. Audit diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat yang telah dipasang masih berfungsi sesuai tujuan awal dan tidak sekadar menjadi fasilitas yang kehilangan manfaat operasional.
“Kita minta dicek dan diaudit ulang apakah itu memang masih berfungsi. Kalau memang tidak berfungsi, kendala teknisnya seperti apa. Itu harus segera diperbaiki,” tegas Eri.
Selain persoalan teknis, DPRD menilai pemadaman listrik tanpa informasi yang memadai turut memperbesar dampak yang dirasakan masyarakat. Tidak hanya menyebabkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, pemadaman mendadak juga mengganggu pelayanan publik, aktivitas perkantoran, hingga penggunaan peralatan elektronik warga.
Karena itu, Komisi C mendesak PLN memperbaiki pola komunikasi dengan Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Eri, koordinasi yang baik menjadi kunci agar perangkat pendukung di lapangan dapat disiapkan lebih awal dan dampak pemadaman terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Yang jelas PLN harus koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Kalau tidak ada koordinasi kemudian mendadak, bukan hanya soal kemacetan, tetapi juga rawan kecelakaan,” pungkasnya.
Editor : B. Wibowo