Tuban, MEMANGGIL.CO – Polemik dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Tuban terus bergulir.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban belum menunjukkan sikap resmi terkait keluhan buruh yang mengaku upahnya tertunggak hingga berminggu-minggu.
Baca juga: Mahasiswa Ubaya Ciptakan Robot Catur Pintar Berbasis AI dan Kamera
Kondisi tersebut membuat Pemkab Tuban dinilai belum menunjukkan langkah tegas alias masih gamang dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja yang terlibat dalam proyek strategis nasional tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban Rohman Ubaid, saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut belum memberikan keterangan, Jumat (31/7/2026).
Sejumlah pertanyaan yang dikirim belum mendapat respons dari Rohman Ubaid. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan langkah Pemkab Tuban dalam menyikapi keluhan keterlambatan pembayaran upah para pekerja proyek Sekolah Rakyat.
Termasuk apakah Pemkab Tuban telah melakukan koordinasi atau meminta klarifikasi kepada PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek terkait persoalan tersebut.
Selain itu, Pemkab Tuban juga belum memberi penjelasan ketika ditanyakan terkait sejauh mana peran pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak pekerja pada proyek tersebut tetap terpenuhi, serta imbauan kepada pihak pelaksana agar persoalan segera diselesaikan.
Sikap serupa juga ditunjukkan pihak pelaksana proyek. Koordinator Wilayah Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban dari PT Waskita Karya, Agus Saputra.
Ia belum memberikan tanggapan terkait dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja maupun penyebab persoalan tersebut.
Polemik Mencuat
Polemik ini mencuat setelah akun Facebook bernama Kang Arie membagikan keluhan melalui salah satu grup media sosial masyarakat Tuban.
Dalam unggahannya, ia membagikan foto dan video kondisi pembangunan Sekolah Rakyat Tuban yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
Ia mengaku sebagai tenaga kerja borongan pemasangan keramik. Menurutnya, pekerjaan telah dilakukan secara maksimal untuk mengejar target proyek, namun pembayaran upah mengalami keterlambatan.
"Ijin post min, masak proyek segini besar banyak upah tukang molor belum terbayar, mulai tukang borongan hingga tukang harian," tulisnya.
Ia menyebut pembayaran upah tersebut telah tertunda hingga memasuki pekan keempat bahkan hampir lima pekan.
Baca juga: Kesal Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Pacet Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan Rusak
"Molor hingga minggu keempat, hampir minggu kelima gaji masih belum dibereskan," keluhnya.
Dalam unggahannya, ia juga mempertanyakan penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Menurutnya, para pekerja tidak mengetahui secara pasti kendala yang membuat hak mereka belum diterima.
"Saya sebagai tenaga kerja yang menunggu, tidak tahu harus mengadu ke mana. Sedangkan bos yang bersangkutan sulit dihubungi. Kalaupun bisa dihubungi, tidak ada kepastian kapan harus dibayar. Padahal saya juga harus membayar tukang yang sudah saya pekerjakan," tulisnya.
Netizen Dorong Lapor ke Prabowo
Keluhan tersebut kemudian memicu berbagai reaksi dari warganet. Sejumlah komentar meminta pihak terkait segera memberikan kejelasan dan penyelesaian terhadap persoalan yang dialami para pekerja.
Bahkan, salah satu akun menuliskan komentar, "Korupsi di segala aspek."
Sementara akun lainnya meminta agar persoalan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
Baca juga: Dana Rp227 Juta Hasil Penjualan Tanah Eks Juru Kunci di Mojokerto Jadi Sorotan
"Langsung kondo nang Pak Prabowo wae ben dikusut tuntas," tulis akun MagentaArugula7729.
Proyek Senilai Rp1,1 Triliun
Sebagai informasi, pembangunan Sekolah Rakyat Tuban merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur I yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2026.
Paket pekerjaan senilai sekitar Rp1,1 triliun tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang.
Sebelumnya, proyek Sekolah Rakyat Tuban juga menjadi sorotan karena mengalami keterlambatan penyelesaian.
Proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, namun kemudian mendapat perpanjangan waktu melalui addendum hingga 25 Juli 2026.
Keterlambatan pembangunan tersebut turut berdampak pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan proses pembelajaran siswa baru yang sempat tertunda.
Editor : Abdul Rohman