Blora, MEMANGGIL.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kecamatan Cepu. Salah satu tahapan yang kini dikerjakan adalah penimbunan dan pematangan lahan seluas sekitar tujuh hektare di Kelurahan Balun.
Untuk pekerjaan tersebut, Pemkab Blora mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,63 miliar melalui APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026. Penyiapan lahan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengatakan pemerintah daerah terlebih dahulu memastikan lahan yang disiapkan memenuhi ketentuan dan siap digunakan untuk pembangunan.
“Memang kabupaten diminta clear and clean untuk Sekolah Rakyat, sehingga kita kasih dulu pengurukan lahannya,” kata Luluk, ditulis Minggu (9/8/2026).
Lahan yang dipersiapkan berada di kawasan persawahan eks bengkok Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu. Selain melakukan penimbunan, pemerintah daerah juga menyiapkan akses masuk menuju kawasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan.
Menurut Luluk, kesiapan lahan menjadi faktor penting agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen dapat segera masuk ke tahapan berikutnya. Pemkab Blora tidak ingin persoalan yang menjadi kewenangan daerah justru menghambat proses pembangunan yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat.
Karena itu, sejumlah tahapan administrasi dan teknis telah dilakukan secara bertahap. Salah satunya berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Pemkab Blora, kata dia, telah menyelesaikan proses terkait status tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan lokasi pembangunan memiliki kejelasan dan dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.
“Untuk persiapan lahan ini dari APBD di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum. Kita selalu melaporkan ke Kementerian Sosial maupun Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Pekerjaan fisik penimbunan dan pematangan lahan saat ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora. Tahapan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan sesuai dengan kontrak pekerjaan.
Setelah lahan selesai dimatangkan, pemerintah pusat dijadwalkan melakukan survei untuk melihat secara langsung kesiapan lokasi. Hasil survei tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Blora.
Luluk mengatakan Pemkab Blora masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai tahapan pembangunan gedung permanen, termasuk peluang Kabupaten Blora masuk dalam batch pembangunan berikutnya.
“Kita berharap Kabupaten Blora segera mendapat bangunan permanen. Seperti di Kabupaten Rembang. Yang baru ini masuk Kabupaten Jepara. Semoga kita di batch 2 ini atau di batch 3 ini kita dapat masuk,” katanya.
Menurutnya, Pemkab Blora telah menunjukkan komitmen dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk menyiapkan lokasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses ketika pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai pembangunan gedung.
Pemkab juga terus melakukan komunikasi dan pelaporan kepada kementerian terkait agar perkembangan penyiapan lahan di Blora dapat diketahui oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian, ketika survei dilakukan setelah pekerjaan pematangan selesai, lokasi yang disiapkan sudah berada dalam kondisi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
“Kurang lebih tiga bulan. Tapi setelah itu akan ada survei dari pusat. Kita berharap pembangunan Sekolah Rakyat segera dilakukan di Kabupaten Blora,” ujar Luluk.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Blora nantinya diharapkan tidak berhenti pada kesiapan fisik lahan. Pemerintah daerah juga melihat keberadaan sekolah tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Karena itu, Pemkab Blora berupaya memastikan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan daerah dapat diselesaikan lebih dahulu. Mulai dari kesiapan lahan, pematangan lokasi, akses, hingga aspek administrasi pertanahan terus dipersiapkan.
“Kita berharap pembangunan Sekolah Rakyat permanen terbangun di Kabupaten Blora,” tegas Luluk.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut bernama Penimbunan untuk Sekolah Rakyat dengan lokasi Kecamatan Cepu. Nilai kontraknya tercatat sebesar Rp12,63 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Sejahtera Tehnik, dengan CV Mbolo Konsultan sebagai konsultan pengawas. Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 28 Juli 2026, sedangkan pelaksanaan dimulai pada 30 Juli 2026 dengan jangka waktu pengerjaan selama 90 hari kalender.
Dengan dimulainya pekerjaan penimbunan tersebut, Pemkab Blora kini menempatkan kesiapan lahan sebagai salah satu tahapan utama menuju pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah daerah berharap setelah lahan dinyatakan siap dan survei pemerintah pusat dilakukan, pembangunan gedung dapat segera memperoleh kepastian.
Bagi Blora, pembangunan Sekolah Rakyat permanen bukan hanya soal pembangunan gedung baru. Proyek tersebut juga menjadi bagian dari harapan pemerintah daerah agar program pendidikan yang digagas pemerintah pusat dapat benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Blora.
Editor : Redaksi