Rembang, MEMANGGIL.CO - Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026, kontestasi menuju kursi Ketua Umum PBNU semakin dinamis. Nama-nama yang muncul di ruang publik semakin beragam.
Namun, apa yang tampak dalam pemberitaan media belum tentu sepenuhnya menggambarkan peta sesungguhnya. Di balik pemberitaan, konsolidasi, silaturahmi, komunikasi antarkiai, serta lobi-lobi politik organisasi terus bergerak dan sangat mungkin baru menemukan bentuk akhirnya di forum Muktamar.
Dalam situasi seperti itu, NU sebenarnya tidak hanya membutuhkan figur yang mampu memenangkan kontestasi, tetapi terutama sosok yang mampu mengakhiri kontestasi setelah Muktamar selesai. NU membutuhkan pemimpin yang dapat mengembalikan organisasi menjadi rumah bersama, bukan sekadar menjadi kendaraan kemenangan satu kelompok.
Di titik inilah nama KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin layak dipertimbangkan secara serius sebagai kandidat alternatif.
Gus Rozin bukan nama yang tiba-tiba muncul menjelang Muktamar. Ia memiliki perjalanan panjang dalam lingkungan pesantren sekaligus organisasi NU. Ia tumbuh di Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, dalam lingkungan pendidikan KH MA Sahal Mahfudh dan Nyai Hj Nafisah Sahal.
KH MA Sahal Mahfudh sendiri merupakan Rais Aam PBNU periode 1999–2014, seorang ulama yang dikenal luas dengan gagasan fikih sosial dan pendekatan keagamaan yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi penting.
Latar belakang ini penting. Sebab, salah satu persoalan NU hari ini bukan semata-mata kekurangan sumber daya manusia, melainkan bagaimana menghubungkan tradisi keulamaan, kecakapan organisasi, dan keberpihakan kepada problem konkret masyarakat. Tiga unsur tersebut justru merupakan wilayah yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan Gus Rozin.
Bukan Sekadar Putra Kiai Sahal
Keunggulan Gus Rozin tidak seharusnya dibaca hanya dari sisi nasab. Justru yang lebih penting adalah bagaimana ia memperoleh proses pembentukan intelektual dan organisatoris yang panjang.
Pendidikan formal-pesantrennya dimulai di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan pesantren di Fathul Ulum Kwagean, Kediri, hingga kemudian meneruskan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Jakarta.
Di organisasi, rekam jejaknya juga relatif lengkap. Ia pernah menjadi pengurus PP IPNU pada 1998–2001, pengurus Departemen Hubungan Luar Negeri PP GP Ansor pada 2000–2004, Wakil Ketua LP Ma'arif PBNU pada 2010–2013, Ketua RMI PWNU Jawa Tengah pada 2013–2015, Ketua RMI PBNU pada 2015–2021, dan Katib Syuriyah PBNU masa khidmah 2022–2027. Sejak 2024, ia dipercaya memimpin PWNU Jawa Tengah untuk masa khidmah 2024–2029.
Rangkaian pengalaman tersebut menunjukkan satu hal: Gus Rozin tidak hanya memahami NU dari ruang pesantren, tetapi juga dari ruang organisasi, pendidikan, pengembangan pesantren, dan pelayanan sosial. Itulah modal penting untuk memimpin NU pada abad kedua.
Modal Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat
Karakter lain yang patut diperhitungkan adalah orientasi Gus Rozin pada penguatan pesantren dan pemberdayaan masyarakat.
Selama bertahun-tahun ia banyak bergerak dalam isu pesantren. Pengalaman sebagai Ketua RMI PBNU maupun keterlibatannya dalam Majelis Masyayikh membuatnya bersentuhan langsung dengan problem pendidikan pesantren, mutu kelembagaan, tata kelola, dan kebutuhan penguatan sumber daya manusia pesantren.
NU Online bahkan menggambarkan kiprahnya sebagai bagian dari gerakan penguatan pesantren nasional. Ini relevan dengan kebutuhan NU hari ini.
NU mempunyai modal sosial yang luar biasa besar: pesantren, madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, koperasi, lembaga zakat, badan usaha, jaringan masjid, majelis taklim, hingga jutaan warga Nahdliyin. Persoalannya bukan lagi sekadar seberapa besar aset dan jaringan tersebut, tetapi seberapa jauh semuanya mampu dikonversi menjadi kekuatan pemberdayaan umat.
Karena itu, pemimpin NU ke depan idealnya bukan hanya pandai berbicara tentang umat, tetapi mampu membangun ekosistem yang membuat warga NU lebih berdaya dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, kebudayaan, dan kehidupan sosial.
Di wilayah inilah pengalaman Gus Rozin memiliki relevansi strategis.
Figur yang Berpotensi Menjadi Titik Temu
Ada alasan lain mengapa Gus Rozin menarik sebagai kandidat alternatif: posisi sosialnya relatif memungkinkan menjadi titik temu berbagai kelompok.
Dalam kontestasi yang semakin mengeras, figur yang terlalu identik dengan satu kubu sering kali menghadapi persoalan ketika harus merangkul kubu yang lain. Sebaliknya, figur yang memiliki hubungan baik dengan banyak kelompok mempunyai peluang lebih besar membangun rekonsiliasi setelah Muktamar.
Tentu, klaim bahwa seseorang "diterima semua pihak" harus dibuktikan melalui proses Muktamar, bukan sekadar pernyataan kampanye. Namun, karakter Gus Rozin yang selama ini lebih banyak bergerak di wilayah pesantren, pendidikan dan pemberdayaan daripada politik kekuasaan membuatnya memiliki modal sebagai figur jalan tengah.
Bahkan ketika menyatakan kesiapannya maju, Gus Rozin menegaskan bahwa pencalonannya bukan untuk mempertajam persaingan antartokoh, melainkan menawarkan alternatif gagasan bagi masa depan NU.
Ia juga menyebut perlunya mengembalikan kepercayaan warga Nahdliyin dan menjadikan NU kembali sebagai kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa.
Pernyataan itu menarik karena menyentuh persoalan yang lebih fundamental daripada sekadar siapa yang menjadi Ketua Umum.
NU Membutuhkan Rekonsiliasi, Bukan Sekadar Pergantian Pemimpin
Muktamar ke-35 tidak boleh berhenti pada pertanyaan: siapa yang menang?
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: NU akan menjadi apa setelah Muktamar?
Jika kontestasi hanya menghasilkan pergantian figur tanpa rekonsiliasi, maka problem organisasi dapat berulang. Sebaliknya, jika Muktamar menghasilkan kepemimpinan yang mampu mempertemukan berbagai arus, membangun kembali kepercayaan, memperkuat Syuriyah, menata organisasi, dan mengembalikan fokus NU kepada umat, maka Muktamar Tambakberas dapat menjadi momentum penting bagi kebangkitan NU memasuki abad keduanya.
Dalam konteks itu, pengalaman Gus Rozin sebagai bagian dari keluarga besar Kiai Sahal menjadi relevan bukan karena faktor genealogis semata, tetapi karena ada warisan pemikiran yang dapat ditarik ke dalam agenda NU masa depan: fikih yang responsif terhadap realitas, penguatan masyarakat, pendidikan, kemandirian pesantren, dan keberpihakan kepada kemaslahatan umat.
Kiai Sahal mewariskan sebuah cara berpikir bahwa keberagamaan tidak boleh berhenti pada teks dan simbol, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat. Spirit semacam inilah yang dibutuhkan NU menghadapi abad kedua: kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, transformasi digital, disrupsi pendidikan, perubahan pola kerja, bonus demografi, hingga krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga sosial.
Tambakberas dan Simbol Pertemuan Tradisi
Ada pula dimensi simbolik yang menarik. Muktamar kali ini berlangsung di Tambakberas, Jombang—salah satu kawasan pesantren penting dalam sejarah NU. Tambakberas bukan sekadar tempat penyelenggaraan forum organisasi, tetapi bagian dari mata rantai sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama.
Karena itu, Muktamar Tambakberas semestinya menjadi forum untuk kembali kepada akar NU: pesantren, keulamaan, masyarakat, tradisi intelektual, kemandirian, dan perjuangan kebangsaan.
Dalam konteks simbolik tersebut, hadirnya Gus Rozin yang tumbuh dari tradisi pesantren dan memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan pesantren mempunyai resonansi tersendiri.
Apalagi secara sosial-kultural, keluarga besar Gus Rozin memiliki jejaring yang luas di lingkungan pesantren Jawa, termasuk hubungan keluarga dengan jaringan pesantren di Jawa Timur. Namun, faktor semacam ini sebaiknya ditempatkan sebagai modal silaturahmi dan jejaring sosial, bukan sebagai alasan utama pencalonan. Sebab, NU tidak boleh memilih pemimpin hanya karena nasab.
Nasab adalah modal moral; kapasitas adalah modal kepemimpinan; rekam jejak adalah modal kepercayaan; dan kemaslahatan umat adalah ukuran akhirnya.
Dari "Memenangkan Muktamar" Menjadi "Menyelamatkan NU"
Di sinilah relevansi Gus Rozin perlu diuji. Kontestasi kepemimpinan NU sebaiknya tidak memakai ukuran sebagaimana kontestasi politik elektoral: siapa memiliki suara terbanyak, siapa memiliki jaringan paling kuat, atau siapa paling agresif melakukan konsolidasi.
Ukuran terpenting adalah siapa yang paling mungkin mempersatukan NU setelah pemilihan selesai. Gus Rozin dapat ditempatkan dalam kerangka itu.
Ia memiliki modal pesantren. Memiliki pengalaman organisasi. Memiliki pengalaman mengurus pendidikan dan pengembangan pesantren. Memiliki pengalaman di tingkat PWNU maupun PBNU. Memiliki jejaring nasional. Memiliki latar belakang keluarga ulama besar.
Baca juga: PWNU dan PCNU se-Banten Dukung Gagasan Gus Rozin, Perkuat Ukhuwah hingga Kemandirian Pesantren
Dan yang tidak kalah penting, ia membawa narasi yang menekankan pembenahan organisasi, pemulihan marwah, penguatan kepercayaan warga, dan pengembalian NU sebagai kekuatan moral.
Apakah ia pasti menjadi pilihan terbaik? Tentu belum dapat disimpulkan. Muktamar adalah ruang musyawarah dan legitimasi organisasi. Dukungan politik juga sangat cair. Bahkan pemberitaan mengenai bursa calon saat ini menunjukkan bahwa peta dukungan belum sepenuhnya mengerucut pada satu figur.
Namun justru karena peta masih cair, kandidat alternatif menjadi sangat penting.
Gus Rozin dapat menjadi alternatif bukan karena ia harus berhadapan dengan kandidat tertentu, tetapi karena NU membutuhkan pilihan yang dapat keluar dari logika pertarungan dua atau beberapa kubu.
Jika Muktamar Tambakberas ingin menjadi momentum ishlah, maka yang dicari bukan sekadar tokoh yang mampu mengalahkan lawan.
Yang dicari adalah tokoh yang mampu membuat lawan kembali menjadi saudara setelah Muktamar.
Dan dalam konteks itulah Gus Rozin layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat alternatif terkuat.
Bukan untuk memenangkan satu kelompok. Tetapi untuk mengembalikan NU menjadi rumah bersama. Karena pada akhirnya, tantangan terbesar NU di abad kedua bukanlah siapa yang duduk di kursi Ketua Umum PBNU.
Tantangan terbesarnya adalah apakah NU mampu tetap menjadi kekuatan moral, spiritual, intelektual, sosial dan pemberdayaan umat di tengah perubahan zaman yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya.
Jika kepemimpinan NU mendatang mampu menjawab tantangan itu, maka Muktamar Tambakberas bukan sekadar pergantian kepengurusan.
Ia akan menjadi tonggak rekonsiliasi dan kebangkitan NU memasuki babak baru abad keduanya.
Oleh: Imam Baehaqi
Aktivis NU dan Pengasuh PP MIS Raudlotul Jannah Sarang
Editor : Redaksi