Blora, MEMANGGIL.CO - Bupati Blora Arief Rohman yang akrab disapa Gus Arief mendorong perubahan besar dalam cara pemerintah daerah mengelola keuangan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi diminta hanya berorientasi pada bagaimana anggaran terserap, tetapi juga harus berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Gus Arief dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Selasa (8/9/2026).
Baca juga: Bupati Blora Dorong Revitalisasi Pasar Plaza Cepu, Beras Organik Dibidik Tembus Pasar Nasional
Menurut Gus Arief, tantangan pemerintah daerah ke depan semakin kompleks. Di satu sisi pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, sedangkan di sisi lain kemampuan fiskal daerah perlu diperkuat agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan dari luar daerah.
Karena itu, ia meminta jajaran Pemkab Blora mengubah paradigma pengelolaan APBD.
"Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki," tegas Gus Arief.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang secara langsung mengelola pajak dan retribusi. Seluruh OPD dinilai memiliki ruang untuk berkontribusi melalui inovasi, pelayanan, pemanfaatan potensi daerah, maupun penguatan kolaborasi.
Gus Arief meminta setiap perangkat daerah mampu melihat peluang yang dapat dikembangkan sesuai tugas dan kewenangannya.
Menurutnya, potensi pendapatan daerah harus dipetakan dan dikelola secara lebih serius agar dapat memberikan dampak terhadap kekuatan fiskal Kabupaten Blora.
Gus Arief Dorong OPD Berani Gali Sumber Pendapatan Baru
Gus Arief menilai peningkatan PAD membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan satu atau dua sektor. Karena itu, kepala OPD, camat hingga pengelola BLUD didorong memiliki semangat yang sama untuk berinovasi.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Bupati Blora Hj Sri Setyorini, Pj Sekda Blora, para kepala OPD, camat, direksi BLUD, manajemen Bank Jateng serta narasumber Prof Drs Muhammad Mas'ud, M.M., Ph.D., Guru Besar Universitas Islam Malang.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penguatan fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan pemungutan pendapatan. Strategi tersebut juga membutuhkan dukungan sistem transaksi, pelayanan publik, pengawasan hingga pemanfaatan teknologi.
Selain menggali sumber pendapatan baru, Gus Arief menekankan pentingnya memastikan regulasi daerah benar-benar dijalankan. Peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan yang konsisten.
"Perda yang sudah kita hasilkan bersama DPRD harus ada yang menegakkan. Pengawasan dan penegakan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus menciptakan tata kelola yang tertib," ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan aturan. Sebaliknya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting agar pengelolaan pendapatan daerah berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Strategi lainnya adalah memperluas penggunaan transaksi digital dalam aktivitas pemerintahan. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dinilai dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
Digitalisasi juga dapat diterapkan pada kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah. Dengan sistem pembayaran yang semakin mudah dan terdokumentasi, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperbaiki pelayanan sekaligus meningkatkan optimalisasi PAD.
Gus Arief pun meminta dukungan dari Bank Jateng terus diperkuat, khususnya dalam transformasi digital serta pengelolaan transaksi pemerintahan daerah.
Kemandirian Fiskal Jadi Kunci Blora Perkuat Pembangunan
Dorongan meningkatkan PAD tidak semata-mata ditujukan untuk memperbesar angka pendapatan dalam APBD. Lebih jauh, penguatan fiskal dibutuhkan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Guru Besar Universitas Islam Malang Prof Drs Muhammad Mas'ud, M.M., Ph.D., dalam pemaparannya menyebut terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah daerah.
Faktor tersebut antara lain kepemimpinan yang visioner, kemampuan keuangan daerah, birokrasi yang inovatif serta program dan strategi pembangunan yang tepat.
Menurutnya, keuangan daerah tidak semestinya dipandang hanya sebagai angka dalam APBD. Keuangan merupakan instrumen penting untuk membiayai pemerintahan, pembangunan sekaligus memberikan ruang kepada kepala daerah dalam menjalankan visi dan program pembangunan.
Karena itu, penguatan kemampuan fiskal menjadi bagian penting dalam menentukan seberapa besar pemerintah daerah memiliki keleluasaan menjalankan agenda pembangunan.
Prof Mas'ud juga mendorong Pemkab Blora menerapkan strategi pembangunan dengan dua pendekatan atau dual track strategy. Pendekatan tersebut menggabungkan pembangunan berbasis kewilayahan dan sektoral dengan tetap menempatkan aspek kemanusiaan sebagai perhatian.
Bagi Pemkab Blora, optimalisasi PAD menjadi salah satu pekerjaan penting di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola potensi yang sudah tersedia sekaligus menemukan sumber-sumber pendapatan yang masih dapat dikembangkan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Blora. Dengan kemampuan pendapatan daerah yang semakin kuat, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mendukung pembangunan tanpa hanya berfokus pada serapan anggaran.
Lebih lanjut, Gus Arief menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bergerak dengan paradigma yang sama. Targetnya bukan sekadar membuat anggaran terserap, tetapi memastikan potensi daerah dapat diubah menjadi kekuatan pendapatan yang dikelola secara transparan, tertib dan akuntabel.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Blora berharap optimalisasi PAD, digitalisasi transaksi pemerintah, penegakan regulasi serta inovasi OPD dapat berjalan beriringan. Seluruh langkah itu diarahkan untuk memperkuat fiskal sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Blora.
Editor : Redaksi