Rembang, MEMANGGIL.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang kembali menuai sorotan setelah 1.048 siswa diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program tersebut. Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Rembang kini mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG sampai keamanan makanan bagi siswa benar-benar dapat dipastikan.
Desakan tersebut disampaikan Forum BEM Rembang setelah dugaan keracunan terjadi dalam dua gelombang pada September 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, kejadian pertama berlangsung pada 3 September, kemudian kembali terjadi pada 8 September 2026.
Rentetan kejadian tersebut dinilai mahasiswa bukan lagi persoalan yang bisa dianggap sebagai insiden biasa. Mereka meminta pemerintah melihat kasus tersebut sebagai alarm serius terhadap sistem penyediaan dan pengawasan makanan dalam program MBG.
Koordinator Forum BEM se-Kabupaten Rembang, Ahmad Fajar Mushoffa, mengatakan mahasiswa tidak mempersoalkan tujuan program MBG. Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat tetap penting, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan keselamatan penerima manfaat.
“Kami tidak menolak program pemenuhan gizi untuk masyarakat. Kami menolak ketika keselamatan rakyat dikorbankan atas nama program,” kata Fajar dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Menurut Fajar, penghentian sementara diperlukan untuk memberikan ruang kepada pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Evaluasi tidak hanya menyangkut makanan yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan, tetapi juga seluruh proses mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi.
Forum BEM menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Rembang benar-benar memenuhi standar keamanan pangan. Selama proses pemeriksaan belum memberikan kepastian, mahasiswa meminta distribusi MBG kepada siswa dihentikan sementara.
Sorotan mahasiswa muncul ketika jumlah siswa yang diduga terdampak mencapai 1.048 orang. Angka tersebut membuat mereka mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang seharusnya mampu mencegah makanan bermasalah sampai kepada penerima manfaat.
Kasus tersebut juga telah mendapat perhatian dari Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, bahkan datang langsung ke Rembang untuk memantau penanganan persoalan tersebut.
Trenggono melakukan kunjungan kerja sejak Kamis (10/9/2026) malam hingga Jumat (11/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau Panwas SPPG di wilayah Rembang.
Namun, kedatangan pejabat pusat tersebut belum membuat Forum BEM mengendurkan tuntutannya. Mahasiswa menginginkan kehadiran pemerintah pusat diikuti keputusan konkret untuk menjamin keselamatan siswa.
Fajar menilai kunjungan lapangan harus berujung pada perbaikan sistem, bukan hanya menjadi bagian dari respons setelah korban berjatuhan. Pemerintah dinilai perlu menunjukkan bahwa keselamatan siswa menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
Mahasiswa juga mengkritik pola penanganan yang menurut mereka berpotensi berulang. Setiap muncul persoalan, evaluasi dilakukan terhadap dapur penyedia, tetapi jika kelemahan sistem pengawasan tidak dibenahi, kejadian serupa dikhawatirkan kembali terjadi.
“Jangan biarkan keracunan MBG menjadi siklus: korban jatuh, pemerintah meminta maaf, SPPG disanksi, SOP dievaluasi, lalu korban berikutnya muncul,” lanjut Fajar.
Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh rantai pengawasan MBG. Tidak cukup hanya mencari kesalahan pada satu titik apabila terdapat kelemahan sistemik yang memungkinkan makanan tidak layak sampai kepada siswa.
Forum BEM juga meminta pemerintah membuka hasil pemeriksaan terhadap SPPG kepada publik. Transparansi dianggap penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah dapur penyedia MBG telah memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan.
Bagi mahasiswa, penghentian sementara bukan berarti menolak program MBG secara permanen. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memberikan waktu kepada pemerintah untuk memastikan program berjalan dengan standar keamanan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Program pemenuhan gizi, menurut Forum BEM, seharusnya memberikan manfaat kesehatan bagi penerima. Karena itu, ketika muncul dugaan gangguan kesehatan secara massal, keselamatan siswa harus ditempatkan di atas target distribusi makanan.
Lebih lanjut, Fajar menegaskan pihaknya berharap pemerintah tidak mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keberlangsungan program semata. Pemeriksaan dan pembenahan sistem harus dilakukan sebelum MBG kembali diberikan secara normal kepada siswa.
Kasus 1.048 siswa yang diduga terdampak kini menjadi ujian bagi tata kelola MBG di Rembang. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa setiap makanan yang masuk ke sekolah telah memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi.
Bagi Forum BEM Rembang, menghentikan sementara program bukanlah akhir dari MBG. Justru langkah tersebut dinilai dapat menjadi titik awal untuk membenahi sistem agar program makan bergizi benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya.
Editor : Redaksi