Jakarta, MEMANGGIL.CO - Warga diminta waspada terhadap pesan berantai yang mengarahkan masyarakat ke sebuah tautan dengan narasi “pendaftaran bansos digital”. Tautan tersebut diklaim dapat digunakan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar. Tautan yang beredar bukan merupakan kanal resmi pemerintah untuk pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.
Temuan ini masuk kategori penipuan karena menggunakan nama dan isu bantuan sosial untuk mengarahkan masyarakat ke laman yang tidak resmi.
TurnBackHoax pada 14 September 2026 juga memverifikasi informasi tersebut dan menyebut unggahan yang mengarahkan masyarakat ke laman “pendaftaran bansos digital” sebagai konten tiruan atau impostor content.
Artinya, masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima pesan yang menjanjikan bantuan pemerintah hanya dengan mengklik sebuah tautan.
Modus seperti ini memanfaatkan momentum pencairan bantuan sosial yang memang sedang menjadi perhatian masyarakat. Pelaku membuat informasi seolah-olah berasal dari pemerintah, kemudian menyisipkan tautan yang diklaim sebagai pintu pendaftaran penerima bansos.
Padahal, keberadaan sebuah tautan dalam unggahan media sosial tidak otomatis membuatnya menjadi kanal resmi pemerintah.
Pemerintah Tidak Menyediakan Tautan Pendaftaran Sembarangan
Kementerian Sosial telah menegaskan bahwa mereka tidak menyediakan tautan khusus yang beredar secara bebas di media sosial untuk pendaftaran maupun pencairan bansos.
Informasi mengenai bansos seharusnya diperiksa melalui kanal resmi pemerintah, bukan melalui tautan yang dikirimkan akun atau nomor yang tidak jelas asal-usulnya.
Karena itu, masyarakat yang menerima pesan dengan narasi seperti “daftar bansos sekarang”, “bansos digital”, “bantuan langsung cair” atau klaim serupa sebaiknya tidak terburu-buru mengisi data. Terlebih jika laman tersebut meminta informasi pribadi.
Jangan Sembarangan Masukkan NIK dan Data Pribadi
Salah satu alasan masyarakat harus mewaspadai tautan semacam ini adalah potensi penyalahgunaan data pribadi.
NIK, nomor Kartu Keluarga, nomor telepon, alamat, hingga informasi rekening merupakan data yang tidak seharusnya diberikan kepada laman yang belum dipastikan keasliannya.
Pelaku penipuan dapat menggunakan berbagai cara untuk membuat laman palsu terlihat meyakinkan. Nama lembaga pemerintah, logo, foto pejabat maupun istilah program bantuan dapat digunakan untuk menciptakan kesan bahwa situs tersebut resmi.
Padahal, yang menjadi penentu bukan tampilan laman, melainkan alamat situs dan sumber informasinya.
Kanal resmi pemerintah memiliki domain dan saluran komunikasi yang dapat diverifikasi. Masyarakat sebaiknya tidak menjadikan pesan WhatsApp, unggahan Facebook, TikTok atau grup percakapan sebagai satu-satunya dasar untuk memastikan sebuah program bantuan benar-benar ada.
Klaim “Langsung Cair” Juga Perlu Dicurigai
Modus penipuan bantuan sosial biasanya dibuat sesederhana mungkin. Masyarakat diminta mengklik tautan, mengisi data, lalu mengikuti sejumlah instruksi dengan janji akan mendapatkan bantuan.
Narasi seperti “langsung cair”, “pendaftaran terakhir”, atau “segera daftar sebelum ditutup” dapat digunakan untuk menciptakan rasa panik sehingga calon korban tidak sempat memeriksa kebenaran informasi.
Padahal, program bantuan pemerintah memiliki mekanisme, kriteria penerima dan proses verifikasi.
Memiliki KTP atau NIK saja tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima seluruh jenis bansos. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara informasi resmi mengenai program bantuan dengan tautan yang sengaja dibuat untuk mengumpulkan data.
Cara Aman Mengecek Informasi Bansos
Jika menerima informasi mengenai pendaftaran atau pencairan bansos, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah sederhana.
Pertama, jangan langsung mengklik tautan yang dikirimkan. Kedua, periksa sumber informasi dan alamat situsnya. Ketiga, cari informasi yang sama melalui kanal resmi pemerintah. Keempat, jangan memasukkan NIK, nomor KK, password, PIN, kode OTP atau data perbankan ke laman yang belum terverifikasi.
Jika sebuah tautan meminta pembayaran dengan alasan biaya administrasi pencairan bantuan, masyarakat juga patut mencurigainya sebagai modus penipuan.
Pemerintah tidak seharusnya meminta masyarakat membayar sejumlah uang kepada pihak tidak dikenal hanya untuk memperoleh akses ke informasi bansos.
Kesimpulan Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran TurnBackHoax dan informasi dari kanal pemerintah, klaim mengenai tautan pendaftaran bansos digital yang beredar di media sosial adalah penipuan. Tautan tersebut bukan kanal resmi untuk mendaftarkan atau mencairkan bantuan sosial pemerintah.
Masyarakat diminta tidak menyebarkan kembali tautan tersebut dan tidak mengisi data pribadi di dalamnya.
Jika mendapatkan pesan serupa, langkah paling aman adalah menghentikan proses, memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah, kemudian melaporkan konten yang dicurigai sebagai penipuan.
Status: PENIPUAN
Jangan sampai iming-iming bansos membuat masyarakat justru menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
Editor : Redaksi