Blora, MEMANGGIL.CO - Pemerintah Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui inovasi pelayanan door to door. Skema tersebut dilakukan dengan mendekatkan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat sehingga wajib pajak tidak harus datang ke kantor pelayanan.
Camat Jepon Andi Nurrohman, S.IP., M.M., mengatakan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kecamatan menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Di tengah dinamika keuangan daerah yang semakin menantang, keterbatasan sumber daya, serta kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah dituntut untuk mampu bekerja lebih efektif, adaptif, dan inovatif,” kata Camat Andi, sapaannya, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak semestinya dipahami sebatas pengurangan kegiatan atau pelayanan. Sebaliknya, efisiensi harus menjadi momentum untuk mencari pola pelayanan yang lebih sederhana, efektif, dan tepat sasaran.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Justru menjadi momentum untuk menghadirkan cara-cara baru yang lebih sederhana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Penerimaan PBB Kelurahan Jepon September 2026 Capai Rp43,34 Juta
Penerapan layanan pembayaran PBB-P2 secara door to door mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan PBB Kelurahan Jepon melalui BUMDes Bersama Arta Desa LKD, tercatat pembayaran PBB pada sejumlah tanggal sepanjang September 2026.
Data rekapitulasi yang ditandatangani Direktur BUMDes Bersama Arta Desa LKD, Sumarno, mencatat penerimaan PBB sebagai berikut:
- 7 September 2026: Rp12.064.035
- 8 September 2026: Rp965.453
- 9 September 2026: Rp6.174.797
- 10 September 2026: Rp1.368.982
- 12 September 2026: Rp10.029.475
- 14 September 2026: Rp4.972.267
- 15 September 2026: Rp4.834.923
- 17 September 2026: Rp2.931.173
Total penerimaan yang tercatat dalam rekap tersebut mencapai Rp43.341.105.
Camat Andi menjelaskan, optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada sistem penagihan, tetapi juga pada kualitas pelayanan serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Di sisi lain, optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan langkah nyata melalui penguatan pelayanan, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.
Pemerintah Datang ke Wajib Pajak
Pola door to door yang diterapkan Kecamatan Jepon mengubah pendekatan pelayanan pembayaran pajak. Jika sebelumnya masyarakat harus datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran, melalui pola tersebut petugas justru mendatangi masyarakat.
Camat Andi menyebut pendekatan itu dirancang untuk membuat pembayaran pajak lebih mudah sekaligus membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan wajib pajak.
“Berangkat dari kebutuhan tersebut, Kecamatan Jepon menghadirkan inovasi pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 melalui pola layanan Door to Door,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan pajak. Interaksi langsung dengan masyarakat juga menjadi kesempatan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
“Sebuah pendekatan pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada wajib pajak, memberikan kemudahan dalam pembayaran, sekaligus membangun komunikasi dan kesadaran bersama akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah,” ujar Camat Andi.
Tak Menunggu Masyarakat Datang
Menurut Camat Andi, inovasi pelayanan menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya dan tuntutan efisiensi. Karena itu, pelayanan publik perlu dirancang agar tetap berjalan dengan mengutamakan kemudahan bagi masyarakat.
“Dengan semangat inovasi, kolaborasi, dan pelayanan yang humanis, kita wujudkan optimalisasi pendapatan daerah bukan hanya dengan menunggu masyarakat datang, tetapi dengan menghadirkan pelayanan hingga lebih dekat kepada masyarakat,” tuturnya.
Konsep tersebut sekaligus menempatkan aparatur pemerintah dan unsur pendukung pelayanan sebagai pihak yang aktif mendatangi masyarakat. Dengan demikian, pembayaran PBB-P2 diharapkan tidak terkendala jarak maupun kesibukan wajib pajak.
Pola pelayanan tersebut juga membuka peluang terjadinya komunikasi langsung terkait kewajiban pajak. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pembayaran sekaligus menyelesaikan kewajibannya melalui layanan yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal.
Libatkan BUMDes Bersama
Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Jepon menggandeng BUMDes Bersama Arta Desa LKD. Kolaborasi tersebut terlihat dari rekapitulasi penerimaan PBB Kelurahan Jepon yang dilakukan melalui lembaga tersebut.
Keterlibatan lembaga ekonomi desa menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelayanan dan penerimaan daerah.
Bagi Kecamatan Jepon, kolaborasi semacam itu dinilai penting untuk membangun sistem pelayanan yang tidak hanya mengandalkan satu unsur pemerintahan, tetapi melibatkan berbagai pihak yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.
Camat Andi menegaskan, pendekatan pelayanan harus tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Pemerintah tidak hanya berorientasi pada capaian angka penerimaan, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan ketika menjalankan kewajibannya.
“Door to Door PBB-P2 Kecamatan Jepon,” tegasnya.
Lebih lanjut, Camat Andi merangkum semangat program tersebut dalam sebuah pesan pelayanan: “Melayani Lebih Dekat, Memudahkan Pembayaran, Menguatkan Pendapatan.”
Bagi Kecamatan Jepon, optimalisasi PBB-P2 menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah melalui pelayanan yang lebih dekat, kolaboratif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kecamatan Jepon — Berdaya untuk Berbudaya,” pungkas Camat Andi.
Editor : Redaksi