MEMANGGIL.CO - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya reformasi sistem ketenagakerjaan agar lebih banyak masyarakat terserap di dunia kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Universitas Pasundan Wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor Gelombang II Tahun Akademik 2024/2025 yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Sabtu (24/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Dedi menawarkan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis digital yang lebih mudah dan efisien secara birokrasi.

Ia menyoroti bahwa selama ini proses rekrutmen masih menyulitkan pencari kerja, terutama lulusan baru perguruan tinggi.

"Banyak lulusan terbentur syarat administrasi," ujarnya.

Gubernur menilai pendekatan birokratis yang cenderung kaku sudah tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin terdesak oleh kebutuhan hidup.

“Di saat orang sedang kesulitan mencari kerja, jangan tambahkan beban. Kita butuh sistem rekrutmen yang manusiawi,” tegasnya.

Dedi mengusulkan sistem baru yang berbasis data digital calon tenaga kerja, yang mengutamakan keahlian, minat, dan karakter pekerja.

HUT RI

"Sistem ini memungkinkan proses penerimaan dilakukan terlebih dahulu, baru diikuti kelengkapan administrasi seperti legalisasi ijazah, SKCK, atau dokumen lainnya. Hal ini diharapkan menjadi solusi cepat mengatasi pengangguran," jelasnya.

"Sudah diterima dulu, baru urus persyaratan. Karena kalau sudah diterima, bikin persyaratan juga jadi tenang dan bahagia," tambahnya.

Lebih jauh, Gubernur Dedi menekankan pentingnya pendekatan langsung antara pemerintah dan dunia industri guna menjembatani kebutuhan tenaga kerja.

Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mendorong kolaborasi aktif antara dinas ketenagakerjaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, melainkan juga disiapkan sebagai pencipta lapangan kerja.

“Etos kerja harus dibangun sejak dini. Jangan malu memulai dari bawah. Pekerjaan apapun, selama halal, itu mulia. Dan kita, pemerintah, harus hadir untuk mempermudah bukan mempersulit,” pungkasnya.