Blora, MEMANGGIL.CO – Pemerintah Kabupaten Blora menggagas Gerakan “Blora Jumat Bersarung” bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim. Gerakan ini dirancang sebagai upaya memperkuat budaya kerja aparatur yang berlandaskan nilai religius, etika, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gagasan tersebut disampaikan Bupati Blora, H. Arief Rohman, saat menghadiri Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima bertema “Do The Best, Serve The Rest” dalam rangka Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026, Jumat (19/12/2025).
Di hadapan para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pengawas, penyuluh agama, serta seluruh peserta sosialisasi, Bupati yang akrab disapa Gus Arief menegaskan bahwa aparatur pemerintah tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga perlu memiliki landasan spiritual yang kuat sebagai fondasi integritas dan pengabdian.
“Bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bagian dari ibadah. Jika ibadah kita baik, maka pelayanan dan kinerja kepada masyarakat juga akan semakin berkualitas,” ujarnya.
Sebagai bentuk keteladanan, Bupati dari kalangan santri Blora pada hari itu mengenakan sarung sejak pagi hari saat memimpin rapat dan menghadiri sejumlah agenda kegiatan.
Menurutnya, hal tersebut menjadi simbol ajakan untuk membumikan nilai kesederhanaan, religiusitas, serta kedekatan aparatur dengan budaya masyarakat.
Lebih lanjut, Gus Arief menyampaikan rencana penerbitan surat edaran (SE) sebagai dasar pelaksanaan Gerakan Jumat Bersarung bagi ASN muslim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
“Kami merencanakan setiap hari Jumat ASN muslim pria mengenakan sarung. Ketentuan ini akan dituangkan dalam surat edaran,” tegasnya.
Menurut Gus Arief, Gerakan Jumat Bersarung bukan semata penggunaan busana tradisional, melainkan menjadi pengingat moral bagi ASN untuk menata niat, memperkuat integritas, serta menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan ibadah, khususnya di hari Jumat.
Melalui gerakan ini, Pemkab Blora berharap dapat membangun budaya kerja yang lebih humanis, religius, dan berkarakter, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan semakin prima, beretika, dan berkeadilan.
