Blora, MEMANGGIL.CO - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan libur selama bulan suci Ramadan 2026. Pemerintah telah menyiapkan empat skema penyaluran khusus agar asupan gizi anak sekolah hingga ibu hamil tetap terjaga tanpa mengganggu ibadah puasa.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan efektivitas distribusi di berbagai daerah dengan kondisi demografis yang berbeda-beda.
"Untuk Ramadan, Makan Bergizi Gratis akan tetap berlanjut. Kita kembangkan empat mekanisme," ujar Dadan saat meninjau kesiapan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
Rincian 4 Skema Penyaluran MBG Saat Ramadan
Berikut adalah detail mekanisme distribusi yang disiapkan pemerintah:
Skema 1: Sekolah di Wilayah Mayoritas Muslim Bagi siswa di daerah yang mayoritas menjalankan ibadah puasa, makanan tetap dikirim ke sekolah. Namun, menu yang disediakan adalah jenis makanan tahan lama agar bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi saat waktu berbuka puasa.
Skema 2: Sekolah di Wilayah Non-Muslim Untuk daerah yang mayoritas penduduknya tidak menjalankan ibadah puasa, layanan MBG akan berjalan normal seperti hari biasa tanpa ada perubahan jadwal maupun jenis distribusi.
Skema 3: Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita Kelompok rentan ini tetap menjadi prioritas utama. Penyaluran bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita) dipastikan tetap berjalan rutin tanpa perubahan mekanisme.
Skema 4: Lingkungan Pesantren Khusus untuk santri di pesantren, waktu masak dan penyajian akan digeser. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akan mulai memasak di siang hari untuk disajikan hangat tepat saat azan Magrib.
Perluasan Sasaran ke Lansia dan Disabilitas
Tak hanya soal Ramadan, Dadan juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mematangkan rencana integrasi layanan bagi kelompok lansia sebatang kara dan penyandang disabilitas.
Program ini nantinya akan dikolaborasikan dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Mekanismenya sedang kita matangkan, apakah nanti (eksekusinya) dari Kemensos atau langsung dari Badan Gizi Nasional," tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan jaring pengaman sosial melalui pemenuhan gizi nasional yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
