Rembang, MEMANGGIL.CO - Prestasi tiga kali berturut-turut meraih predikat informatif menjadi modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menghadapi evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa transparansi pemerintahan tidak sekadar berhenti pada penilaian dan penghargaan.
Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah pun turun langsung ke Kabupaten Rembang melalui agenda visitasi dan verifikasi pemeringkatan badan publik tahun 2026. Evaluasi berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rembang, Selasa (10/11/2026), dengan fokus pada penguatan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemkab Rembang untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam memberikan akses informasi yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat.
Bupati Rembang, Harno, menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Harno, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan yang menggunakan sumber daya pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak menganggap pelayanan informasi sebagai pekerjaan tambahan.
Ia meminta penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan secara serius. Koordinasi antar-OPD juga perlu ditingkatkan agar permohonan informasi masyarakat tidak terhambat persoalan birokrasi.
Pemanfaatan website resmi pemerintah, media sosial, dan berbagai kanal komunikasi digital juga harus dioptimalkan. Namun, Harno mengingatkan bahwa keterbukaan informasi tetap memiliki batas sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya menyangkut informasi yang dikecualikan dan perlindungan data pribadi.
KI Jateng Tegaskan Visitasi Bukan untuk Mencari Kesalahan
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiadi, menjelaskan bahwa visitasi dan verifikasi bukan semata-mata agenda penilaian untuk menentukan peringkat badan publik.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana konsultasi dan pendampingan agar pemerintah daerah mampu memperbaiki sistem pengelolaan serta pelayanan informasi publik.
“Kehadiran kami di sini bukan untuk menilai, memeriksa, apalagi mencari kekurangan dan kelemahan. Justru kehadiran kami bersama tim adalah sebagai konsultan dan pendamping,” ungkap Setiadi.
Ia menekankan, badan publik harus memahami secara utuh mekanisme pelayanan permohonan informasi. Tidak cukup hanya menyediakan informasi melalui platform digital, tetapi juga harus memiliki sistem pelayanan yang terintegrasi dan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
Setiadi berharap berbagai masukan dari tim Komisi Informasi dapat menjadi bahan pembenahan bagi Pemkab Rembang. Terlebih, kualitas keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga implementasi pelayanan di lapangan.
“Kalau ada hal-hal yang perlu kami berikan sebagai masukan dan pendapat, mudah-mudahan bisa ditambahkan dan dilengkapi dengan pola ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi,” ujarnya.
Ia turut menyampaikan bahwa tahapan pemeringkatan badan publik selanjutnya adalah uji publik yang direncanakan berlangsung pada awal Desember 2026 di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Gunungpati.
Dalam tahapan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang diharapkan dapat hadir untuk mengikuti proses uji publik.
Sudah Hattrick Predikat Informatif, Rembang Bidik Prestasi 2026
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang, Budiyono, mengungkapkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki catatan positif dalam penilaian keterbukaan informasi publik.
Rembang tercatat tiga kali berturut-turut memperoleh predikat informatif, yakni pada 2023, 2024, dan 2025.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi pemeringkatan tahun ini. Meski demikian, Pemkab Rembang tetap harus melakukan pembenahan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan.
“Alhamdulillah, sudah hattrick. Semoga tahun 2026 ini juga sesuai dengan harapan dan target kita,” kata Budiyono.
Ia menambahkan, capaian keterbukaan informasi publik juga berkaitan dengan perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Rembang juga mencatatkan capaian SPBE pada kategori sangat baik.
“Baik terkait keterbukaan informasi maupun SPBE, di Jawa Tengah capaian kita setidaknya berada di 10 besar. Semoga ke depan bisa terus dipertahankan,” jelasnya.
Evaluasi Komisi Informasi Jateng ini diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian peringkat bagi Pemkab Rembang. Lebih penting, seluruh OPD mampu membangun budaya transparansi sehingga masyarakat tidak kesulitan memperoleh informasi mengenai kebijakan, anggaran, maupun program pembangunan daerah.
Sebab, predikat informatif pada akhirnya bukan hanya soal penghargaan, melainkan sejauh mana pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
