Surabaya,MEMANGGIL.CO — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dicapai melalui pertumbuhan yang tinggi, melainkan harus diiringi dengan sinergi koordinasi lintas sektoral.
Hal tersebut mengemuka dalam forum strategis bersama pemangku kepentingan terkait kebijakan pembaruan Bank Indonesia serta sinergi lanjutan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sektor keuangan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpWBI) Provinsi Jawa Timur, Ibrahim memaparkan, tantangan perekonomian yang dihadapi saat ini sangat dinamis, baik dari faktor global maupun domestik.
Mulai dari isu likuiditas, rantai pasok, ketahanan pangan, hingga fluktuasi harga, menuntut penanganan bersama yang komprehensif.
"Stabilitas adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi, namun stabilitas saja tidak cukup tanpa adanya efisiensi dan sinergi koordinasi yang kuat," kata Ibrahim dalam kegiatan Media Briefing, Rabu, 11 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Ibrahim juga menyoroti capaian ekonomi Jawa Timur yang tumbuh di angka 5,82 persen, serta konsumsi rumah tangga memegang porsi terbesar dengan kontribusi mencapai 60,75 persen.
"Oleh karena itu, stabilitas harga dan inflasi menjadi kunci utama untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Ibrahim.
Sementara itu, komponen investasi dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga menunjukkan kinerja yang kuat di angka 27,46 persen.
BI juga mencatat, tren pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 3 persen, di mana proses pemulihan pascapandemi berjalan lebih lambat (slower for longer).
"Kondisi ini menjadikan ketahanan ekonomi domestik, khususnya di Jawa Timur, sebagai motor penggerak utama.," sambung Ibrahim.
Sebagai langkah mitigasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter yang pro-stabilitas dan pro-growth.
Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum konvensional maupun syariah diharapkan mampu memperluas likuiditas perbankan untuk disalurkan ke sektor riil.
Selain itu, pelonggaran kebijakan makroprudensial, seperti perpanjangan ketentuan Loan to Value (LTV) untuk pembiayaan properti dan kendaraan bermotor hingga 100 persen, terus didorong untuk mendongkrak transaksi masyarakat.
"Kebijakan sistem pembayaran melalui digitalisasi juga diperluas guna menekan biaya transaksi dan mendukung inklusi keuangan," pungkas Ibrahim.
Ibrahim menambahkan, sinergi erat antara BI, LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, serta pelaku usaha, Jawa Timur optimistis mampu menjaga tren pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan tinggi di tengah ketidakpastian global.
