MEMANGGIL.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri acara deklarasi pemilu ramah HAM yang digelar Komnas HAM di Jakarta, Minggu (11/06/2023). Dalam kesempatan ini, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengungkapkan komitmennya memberikan jaminan kepada warga Negara untuk memilih dan dipilih.
Saya kira kolaborasi kerja sama antara KPU, Komnas HAM dan juga Bawaslu dan pimpinan partai politik menjadi sesuatu yang penting, agar pemenuhan hak politik warga negara, terutama untuk dapat dipilih dan memilih dapat dipenuhi, tegas Hasyim dalam sambutannya, dilansir dari website KPU, Selasa (13/06/2023).
Lanjutnya, pihak KPU juga menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh Komnas HAM sebagai bentuk komitmen bersama memberikan jaminan hak warga negara (WN) untuk dapat memilih dan dipilih.
Hasyim meyakini, kolaborasi serta kerja sama antara KPU, Komnas HAM, Bawaslu serta pimpinan partai politik akan menjadi sesuatu yang penting bagi pemenuhan hak politik warga negara.
Kami ucapkan terima kasih kepada Komnas HAM sekaligus selamat, dalam rangka Ulang Tahun ke-30, mengambil topik Pemilu yang Ramah terhadap HAM, lanjut Ketua KPU RI.
Hasyim menegaskan, sejak pemilu-pemilu sebelumnya KPU telah menunjukkan komitmen tersebut, salah satunya seperti pelayanan bagi pemilih disabilitas saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain lokasi TPS yang harus didesain aksesibel, pemilih disabilitas (khususnya tuna netra) juga dimudahkan dengan template braile pada saat mencoblos.
Contoh lain (bagi mereka yang) sedang dirawat di RS misalnya, maka strategi kami meminta teman-teman KPU kab/kota mengidentifikasi jumlah tempat tidur, bukan jumlah orang yang ada. Kapasitas RS berapa, jadi ukuran berapa surat suara yang kita sediakan. Demikian juga petugas medis dan petugas lain yang di RS termasuk keluarga yang mendampingi, tegas Hasyim.
Terbaru, pada Pemilu 2024, KPU juga memberikan perhatian kepada para mahasiswa atau santri yang tengah menempuh pendidikan dan jauh dari domisilinya. Juga kepada para pekerja perkebunan, pertambangan hingga penghuni lembaga pemasyarakatan agar teatp bisa memberikan hak pilihnya. Melalui kehadiran TPS lokasi khusus yang diharapkan mampu menekan angka pemilih tidak menggunakan hak suara dikarenakan tidak berada di tempat domisili.
Juga kepada WNI yang tinggal diluar negeri tapi tidak berada di jangkauan 130 kantor perwakilan. Atau WNI yang tinggal didaerah (negara) konflik, kita identifikasi yang terdaftar di sana kemudian mengungsi, apakah ke negara terdekat atau pulang ke Indonesia. Kita sedang mengumpulkan datanya, demikian juga kita minta data dari Kemendikbud pendatang baru yang kepentingan studi, pungkas Hasyim.
Hadir pada deklarasi ini Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, Anggota Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, perwakilan kementerian/lembaga serta partai politik peserta pemilu 2024.
