MEMANGGIL.CO - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan, terkait larangan atau peniadaan buka bersama (bukber) yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga. Hal ini termaktub dalam surat Sekretaris Kabinet RI, Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
Menurutnya, bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peniadaan buka bersama selama Ramadan hanya untuk pejabat pemerintahan. Masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H
Baca juga: Rawat Pesisir Pantai Cemara, Polresta Tuban Tanam 200 Pohon dan Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
"Tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa," demikian kata Pramono, dikutip dari kanal YouTube Setpres, ditulis Jumat (24/03/2023).
Pramono mengatakan, saat ini aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana.
Sehingga, lanjutnya, Presiden Jokowi kemudiam mengarahkan agar tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam untuk melakukan buka puasa bersama.
Baca juga: Haru Berubah Bahagia, Warga Bersyukur Kendaraannya yang Hilang Ditemukan Polresta Tuban
“Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh Presiden itu merupakan acuan yang utama,” ucapnya.
Diketahui, beredarnya surat Sekretaris Kabinet RI Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama tersebut menuai sorotan banyak pihak.
Baca juga: PKB vs Golkar di Tuban: Jejak Perebutan Takhta Bupati dan Ambisi Politik 2029
• Silakan baca Berita dan Artikel lainnya di Google News
Editor : Ahmad Adirin