MEMANGGIL.CO - Indonesia tak mau cuma jadi pasar di tengah ketatnya kompetisi industri halal global.
Lewat berbagai langkah konkret, pemerintah mulai tancap gas untuk jadi pemain utama. Salah satunya dengan memperkuat ekosistem industri halal nasional dari hulu ke hilir.
Langkah itu terlihat jelas dalam kunjungan kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Komisi VIII DPR RI ke Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), Kamis (3/7/2025). Kawasan industri ini digadang-gadang sebagai model pengembangan rantai pasok halal nasional yang ideal.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut, kawasan seperti HIPS sangat strategis karena dirancang khusus untuk menopang ekosistem halal yang kompleks dan multientitas.
"Kita membangun sistem halal bukan hanya untuk patuh terhadap regulasi, tapi juga sebagai alat ukur daya saing ekonomi. Misalnya, Malaysia telah punya lebih dari 15 kawasan industri halal dengan dukungan penuh negara. Kita belum, tapi lewat HIPS ini, kita dorong Indonesia mulai sejajar dan melampaui," ujar Haikal Hasan di lokasi.
Hadir mendampingi, Deputi BPJPH Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, E.A Chuzaemi Abidin. Sementara dari pihak DPR, kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Abidin Fikri, bersama 16 anggota lainnya.
Tak hanya tinjau kawasan, rombongan juga menyambangi salah satu pabrik kosmetik yang tengah mengurus sertifikasi halal produknya. Di kawasan HIPS sendiri, tercatat ada 32 pelaku usaha bersertifikat halal, mulai dari UMK hingga perusahaan besar.
Haikal menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Ia berharap HIPS bisa jadi motor penggerak utama dalam membangun ekosistem halal nasional yang produktif.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ekosistem halal tak boleh hanya dinikmati industri besar. Pelaku UMK juga harus dilibatkan agar pertumbuhan sektor halal benar-benar merata.
Baca juga: Pratama Arhan Akhirnya Pilih Pegatan dengan Azizah Salsha
“Kami ingin halal ini tumbuh dari kaki lima sampai pabrik ekspor. Karena itu, pelaku UMK di Jawa Timur harus segera memanfaatkan kuota ini. Jangan sampai tertinggal, mumpung kuota Sehati masih tersedia,” imbau Babe Haikal.
Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pun digulirkan untuk pelaku UMK. Tahun ini, BPJPH menyediakan kuota satu juta sertifikat halal gratis secara nasional. Untuk wilayah Jawa Timur, dari 171.108 kuota yang disediakan, sekitar 30,44% atau 52.083 pelaku usaha sudah memanfaatkannya.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI menyoroti pentingnya kawasan seperti HIPS dalam konteks pembangunan nasional dan diplomasi halal Indonesia di kancah global.
“Halal ini bukan isu administratif belaka. Ini soal positioning Indonesia di kawasan. Kami ingin melihat langsung sejauh mana sinergi pusat dan daerah berjalan. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan rapat resmi DPR, agar kami bisa menilai apakah kebijakan yang ada sudah cukup atau perlu dorongan baru,” kata Abidin Fikri.
Ia juga menambahkan bahwa kawasan industri halal seperti ini menyentuh aspek strategis yang lebih luas.
Baca juga: Imam Syafi’i: Media Harus Jadi Pengawas Kritis dan Pemandu Konstruktif
“Kawasan seperti ini menyentuh aspek strategis. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi alat diplomasi dan ekspor, bukan hanya jaminan mutu,” tambahnya.
Tak hanya fokus di dalam negeri, BPJPH juga mulai membangun jalur diplomasi halal lintas negara. Dalam waktu dekat, BPJPH akan menginisiasi ASEAN Halal Forum yang bakal digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.
Forum ini dirancang jadi batu loncatan pembentukan ASEAN Halal Council—langkah besar untuk menyelaraskan standar halal antarnegara Asia Tenggara.
“Dunia punya ISO 9001 untuk mutu. Kenapa halal tidak? Padahal halal itu universal. Ini tentang integritas, ekonomi, dan peradaban. Kita sedang menggagas ASEAN Halal Council, dan Indonesia memimpin inisiatif ini,” tutup Babe Haikal.
Editor : Ma'rifah Nugraha