Jakarta, MEMANGGIL.CO - Upaya memperjuangkan kepentingan daerah terus dilakukan Bupati Blora, H. Arief Rohman, melalui jalur konstitusional di tingkat nasional.
Mewakili Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, Bupati Arief menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, yang memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Forum ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan kondisi riil keuangan di lapangan, khususnya terkait kebijakan pusat.
“Forum ini sangat strategis bagi daerah. Kami menyampaikan langsung aspirasi para kepala daerah terkait kondisi fiskal yang saat ini kami hadapi di bawah,” ujar Gus Arief, panggilan Bupati Blora, usai rapat ditulis Memanggil.co, Selasa (20/1/2026).
Dalam RDP tersebut, Komite IV DPD RI menggelar evaluasi pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas alokasi TKD dalam APBN Tahun 2026.
Selain itu, turut dibahas inventarisasi usulan perubahan paket Undang-Undang Keuangan Negara menuju sistem perencanaan APBN yang dinilai lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Gus Arief menegaskan bahwa daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang tidak hanya berpihak, tetapi juga berkelanjutan.
Menurutnya, daerah adalah ujung tombak pembangunan nasional, sehingga harus ditopang dengan skema keuangan yang adil dan realistis.
Baca juga: Cuaca Blora Hari Ini Didominasi Berawan dan Hujan Ringan
“Kami berharap ke depan hubungan keuangan antara pusat dan daerah bisa ditata lebih baik lagi. Daerah jangan hanya dibebani target pembangunan, tetapi juga harus diperkuat dari sisi fiskalnya,” tegasnya.
Sebagai wakil APKASI, Bupati Arief hadir bersama perwakilan berbagai asosiasi pemerintahan lainnya, mulai dari APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), APDESI, hingga ADPSI.
Seluruh elemen tersebut menyuarakan kegelisahan yang sama, yakni tantangan keterbatasan anggaran di tengah tuntutan pelayanan publik dan pembangunan yang terus meningkat.
“Kami membawa suara kolektif daerah. Banyak kepala daerah menyampaikan bahwa ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah. Ini yang kami dorong agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ungkap Gus Arief.
Baca juga: Sistem Antrean RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Makin Efisien, Waktu Tunggu Pasien Turun Drastis
RDP ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua ADKASI, serta Muhdi, Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah.
Kehadiran lintas unsur ini memperkuat posisi daerah dalam menyampaikan aspirasi secara komprehensif.
Bagi Gud Arief, perjuangan melalui jalur DPD RI bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari ikhtiar serius memastikan pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Blora, dapat berjalan berkelanjutan.
“Kami ingin pembangunan di daerah tetap berlanjut, tidak terhambat oleh persoalan anggaran. Kalau pusat dan daerah bisa bersinergi lebih baik, maka cita-cita Indonesia yang maju dan berkeadilan akan lebih mudah terwujud,” pungkasnya.
Editor : Redaksi