Blora, MEMANGGIL.CO — Kondisi jalan rusak di sejumlah ruas provinsi di Kabupaten Blora kembali menjadi sorotan. Kali ini, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Blora angkat suara dan melontarkan kritik terbuka terhadap pernyataan Gubernur Jawa Tengah yang menyinggung soal penanganan jalan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Bagi IMM Blora, persoalan ini bukan lagi soal administratif. Ini soal yang dirasakan langsung oleh masyarakat setiap hari.
Sorotan utama tertuju pada ruas Cepu–Randublatung. Jalan ini sudah lama dikeluhkan warga karena kondisinya yang rusak parah. Lubang di berbagai titik, aspal yang mengelupas, hingga genangan air saat hujan menjadi pemandangan yang biasa.
Keluhan tersebut bahkan sempat disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, dalam forum resmi bersama pemerintah provinsi.
“Ada satu yang viral ini, Pak. Jalan Randublatung–Cepu hancur,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Namun respons yang muncul justru dinilai belum menyentuh inti persoalan.
Gubernur Jawa Tengah sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan jalan harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Bagi IMM Blora, pernyataan tersebut terkesan normatif dan belum menjawab keresahan masyarakat.
“Kalau kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun rusak seperti itu belum dianggap prioritas, lalu sebenarnya ukuran prioritas itu apa?” ujar ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) PC IMM Blora.
Menurut mereka, kondisi ini tidak hanya terjadi di satu titik. Beberapa ruas jalan provinsi lain di Blora juga mengalami kerusakan serupa.
Jalan Cepu–Doplang, misalnya, masih ditemukan kerusakan di sejumlah titik dan belum seluruhnya mendapat penanganan permanen. Sementara itu, jalur Rembang–Blora–Cepu juga kerap mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan yang memperparah kondisi jalan.
IMM Blora menilai, persoalan ini menunjukkan adanya ketimpangan perhatian terhadap daerah pinggiran.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dari pejabat daerah. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kepastian dan langkah konkret, bukan sekadar penjelasan normatif.
“Pernyataan pejabat publik itu bukan hanya soal menjawab, tapi juga menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat,” lanjutnya.
IMM Blora menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah nyata. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak.
Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar infrastruktur.
Ketika jalan rusak dibiarkan, yang terdampak bukan hanya kendaraan yang melintas, tetapi juga aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga keselamatan warga.
Dan di Blora, persoalan itu masih terjadi setiap hari, di jalan yang sama.
Editor : Abdul Rohman