Ponorogo, MEMANGGIL.CO – Polemik penyelenggaraan Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) kembali mencuat. Dewan Kesenian Ponorogo (DKP) mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang dinilai terus berulang dari tahun ke tahun, mulai dari regulasi yang dianggap tidak jelas, petunjuk teknis yang multitafsir, hingga mekanisme penentuan dewan juri yang dinilai belum transparan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam forum urun rembug yang digelar DKP dengan menghadirkan tokoh paguyuban Reog, pemerhati budaya, akademisi, praktisi seni, dan berbagai elemen masyarakat. Forum itu menjadi wadah evaluasi terhadap tata kelola FNRP yang selama ini menjadi agenda budaya paling bergengsi di Kabupaten Ponorogo.
Ketua Dewan Kesenian Ponorogo, Wisnu HP, mengatakan sebagian besar keluhan yang disampaikan peserta forum bukanlah persoalan baru. Menurutnya, berbagai masalah yang muncul tahun ini merupakan residu yang terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas.
"Malam ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari ikhtiar bersama untuk membangun tata kelola Reog Ponorogo yang lebih baik. Semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan penting untuk dibawa ke ruang diskusi yang lebih besar dan lebih representatif," kata Wisnu.
Selain regulasi dan sistem penjurian, peserta forum juga menyoroti pola komunikasi penyelenggara yang dinilai kerap terlambat menyampaikan informasi kepada peserta. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban grup Reog yang harus menyiapkan produksi pertunjukan dalam waktu terbatas, dengan biaya yang tidak sedikit.
Forum juga mengkritisi posisi dan peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan festival. Pemerintah didorong lebih fokus menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan regulator, sementara pengembangan teknis kesenian serta standardisasi Reog dinilai perlu melibatkan unsur profesional dan pelaku seni secara lebih luas.
Dalam diskusi tersebut muncul usulan pembentukan lembaga atau wadah independen yang secara khusus menangani pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan standardisasi Reog Ponorogo. Lembaga tersebut diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan komunitas Reog sekaligus mencegah munculnya polemik yang berulang setiap penyelenggaraan festival.
Meski sejumlah persoalan mengemuka, peserta forum sepakat bahwa FNRP tetap memiliki peran strategis sebagai etalase budaya Ponorogo yang berdampak terhadap pelestarian Reog, regenerasi seniman, promosi daerah, dan penguatan ekonomi kreatif masyarakat. Karena itu, fokus pembenahan diarahkan pada perbaikan sistem dan tata kelola, bukan sekadar perdebatan mengenai nomenklatur festival.
Sebagai tindak lanjut, DKP bersama peserta forum bersepakat menggelar Sarasehan Ageng Reog Ponorogo dalam waktu dekat. Forum yang lebih besar tersebut akan melibatkan seluruh perwakilan grup Reog, pemerintah daerah, akademisi, budayawan, dan praktisi seni untuk merumuskan rekomendasi strategis terkait masa depan Reog Ponorogo dan penyelenggaraan FNRP.
Editor : B. Wibowo