Blora, MEMANGGIL.CO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blora menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, Jum'at (19/6/2026).
Aksi yang berlangsung di pusat Kota Blora itu diwarnai teatrikal mendorong sepeda motor sebagai simbol meningkatnya beban ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa terlihat mendorong kendaraan bermotor di sepanjang titik aksi dari Tugu Pancasila ke kantor DPRD Kabupaten Blora.
Adegan itu sengaja ditampilkan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang dinilai semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika harga energi mengalami kenaikan.
Aksi teatrikal tersebut menjadi perhatian pengguna jalan dan masyarakat yang melintas. Selain membentangkan spanduk serta poster berisi tuntutan, mahasiswa juga menyampaikan orasi mengenai dampak kebijakan kenaikan BBM terhadap kehidupan masyarakat.
Ketua HMI Cabang Blora, Joko Agung Purnomo, menilai kenaikan BBM nonsubsidi bukan sekadar persoalan harga bahan bakar, melainkan kebijakan yang berpotensi memengaruhi berbagai sektor ekonomi.
"Kami menolak kenaikan BBM nonsubsidi," tegasnya.
Menurut Joko, masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, kebijakan yang berpotensi menambah pengeluaran masyarakat dinilai tidak tepat diterapkan dalam kondisi sekarang.
"Daya beli masyarakat sedang tertekan," ujarnya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM berpotensi memicu naiknya biaya transportasi dan distribusi barang. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik kendaraan, tetapi juga masyarakat luas yang mengonsumsi berbagai kebutuhan pokok setiap hari.
Dalam pandangan HMI, setiap kenaikan biaya distribusi memiliki peluang mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memberatkan kalangan pekerja, petani, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara lebih luas sebelum menetapkan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
"Pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat," kata Joko.
Selain menyuarakan penolakan, HMI juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Menurut mereka, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami dasar pengambilan kebijakan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan daya beli masyarakat.
Mereka meminta pemerintah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan menjaga kondisi ekonomi masyarakat agar tidak semakin terbebani.
Joko menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan di sektor energi.
"Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas," tegasnya.
Aksi teatrikal mendorong motor yang dilakukan mahasiswa menjadi simbol utama dalam demonstrasi tersebut.
HMI menilai gambaran itu merepresentasikan kondisi masyarakat yang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika berbagai biaya mengalami kenaikan.
Menurut mereka, persoalan BBM tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi rakyat secara keseluruhan. Ketika harga energi meningkat, maka sektor lain berpotensi ikut terdampak.
Di akhir aksi, HMI Cabang Blora memastikan akan terus mengawal perkembangan kebijakan energi nasional serta berbagai keputusan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
"Kami akan terus mengawal," pungkas Joko.
