Blora, MEMANGGIL.CO - Setelah proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah mulai memasuki tahapan tender, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kini mulai menggulirkan paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Kelurahan (Dakel).
Banyak paket pengadaan langsung telah ditayangkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Inaproc dan mulai memasuki proses pemilihan penyedia.
Baca juga: Marak Paket Proyek Infrastruktur Pemkab Blora Masuk Tahap Lelang, Nilainya Capai Miliaran Rupiah
Pantauan di laman SPSE Kabupaten Blora, Minggu (26/7/2026), menunjukkan sedikitnya terdapat 12 paket non tender yang telah diumumkan di laman utama.
Paket tersebut terdiri atas lima pekerjaan konstruksi, lima jasa konsultansi badan usaha konstruksi, dan dua paket pengadaan barang. Seluruhnya menggunakan metode pengadaan langsung dengan jadwal akhir pemasukan penawaran pada 27 hingga 28 Juli 2026.
Pekerjaan yang ditayangkan mayoritas menyasar pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman. Mulai dari pavingisasi jalan lingkungan, peningkatan jalan lingkungan, pembangunan drainase, hingga pembangunan ruang pertemuan yang menjadi fasilitas penunjang kegiatan masyarakat di tingkat kelurahan.
Paket dengan nilai terbesar adalah Pembangunan Ruang Pertemuan Rapat (Lanjutan) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp181.488.800. Selanjutnya terdapat Pavingisasi Jalan RT 03 RW 07 Kelurahan Ngawen dengan nilai Rp136.307.000.
Sementara itu, tiga paket pekerjaan lainnya memiliki nilai yang relatif berdekatan, yakni Perbaikan Drainase Jalan Musi, Kedungjenar sebesar Rp90.070.318,77, Peningkatan Jalan Lingkungan RW 02 Kedungjenar sebesar Rp90.064.000, serta Peningkatan Jalan Lingkungan RW 01 Kedungjenar sebesar Rp90.078.000.
Tak hanya pekerjaan fisik, Pemkab Blora juga membuka paket jasa konsultansi untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.
Paket pengawasan meliputi pengawasan pavingisasi jalan di Kelurahan Ngawen, pengawasan pembangunan ruang pertemuan, pengawasan peningkatan jalan lingkungan di Kedungjenar, hingga pengawasan pembangunan drainase. Nilai paket jasa konsultansi berkisar antara Rp3,44 juta hingga Rp6,97 juta.
Pada kategori pengadaan barang juga muncul dua paket pengawasan pembangunan di Kelurahan Ngroto. Masing-masing berupa pengawasan pavingisasi Jalan RT 05 RW 02 dengan HPS sekitar Rp5,16 juta dan pengawasan pembangunan drainase RT 05 RW 02 serta lanjutan RT 07 RW 02 dengan HPS sekitar Rp12,23 juta.
Munculnya paket-paket tersebut menjadi lanjutan dari proses pengadaan proyek APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, Memanggil.co juga memberitakan sejumlah proyek strategis bernilai miliaran rupiah mulai memasuki tahapan lelang, seperti pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Samin Surosentiko Randublatung, peningkatan sejumlah ruas jalan kabupaten, rehabilitasi jembatan, hingga pemeliharaan jalan di berbagai kecamatan.
Jika proyek-proyek strategis lebih banyak menyasar pembangunan infrastruktur skala kabupaten, maka paket yang kini mulai ditayangkan lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, hingga fasilitas umum menjadi pekerjaan yang paling mendominasi.
Seluruh paket tersebut diproses melalui SPSE Inaproc sehingga informasi mengenai nilai HPS, metode pengadaan, jadwal pemilihan penyedia, hingga tahapan pelaksanaan dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.
Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi penyedia jasa yang memenuhi persyaratan.
Dengan mulai bergulirnya paket-paket Dana Kelurahan tersebut, realisasi belanja pembangunan Pemkab Blora diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa pekan ke depan.
Di sisi lain, proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan juga akan menjadi perhatian publik untuk memastikan setiap proyek terlaksana sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Redaksi