Pati, MEMANGGIL.CO - Calon Ketua Umum PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menilai Nahdlatul Ulama perlu mengubah cara pandang dalam membangun organisasi. Menurutnya, kekuatan NU tidak semestinya hanya diukur dari kokohnya struktur jam’iyyah, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu mendengar, memahami, dan menjawab kebutuhan jamaah di akar rumput.
Gagasan tersebut mengemuka dalam rangkaian silaturahmi Gus Rozin dengan pengurus NU di sejumlah daerah. Dari berbagai pertemuan itu, ia menemukan bahwa persoalan yang dihadapi warga Nahdliyin sangat beragam dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama.
Gus Rozin mengatakan karakter NU sejak awal memang berbeda. Kehidupan jamaah telah tumbuh di tengah masyarakat sebelum organisasi formal atau jam’iyyah berkembang menjadi struktur yang lebih luas.
“NU itu jamaah ada duluan, baru jam’iyyahnya,” ujar Gus Rozin dalam salah satu pertemuan dengan pengurus NU di daerah, ditulis Senin (17/8/2026).
Menurutnya, fakta tersebut seharusnya menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Artinya, pengurus tidak cukup hanya melihat NU dari perspektif struktur, tetapi harus melihat bagaimana kehidupan jamaah berlangsung di lapangan.
Hal itu menjadi semakin penting ketika melihat kondisi NU di luar Jawa. Dalam kunjungannya ke sejumlah wilayah, termasuk Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara, Gus Rozin mendapati persoalan yang sangat beragam.
Ada daerah yang membutuhkan penguatan pesantren, ada yang menghadapi keterbatasan kader, sementara wilayah lain membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan organisasi. Persoalan geografis juga membuat pola pelayanan dan pengembangan organisasi tidak bisa disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Menurut Gus Rozin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa suara dari daerah harus mendapat tempat lebih besar dalam perumusan kebijakan NU. Aspirasi PWNU dan PCNU tidak semestinya hanya disampaikan ketika ada forum resmi, tetapi perlu menjadi bagian dari proses perencanaan organisasi secara berkelanjutan.
“Penguatan NU perlu dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas, bukan hanya dari tingkat atas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pendekatan bottom-up bukan berarti mengurangi peran PBNU. Justru PBNU harus hadir sebagai penghubung yang mampu mempertemukan persoalan daerah dengan sumber daya dan kebijakan yang tersedia di tingkat nasional.
Dalam kerangka tersebut, PWNU dan PCNU perlu diberikan ruang untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan masyarakatnya. PBNU dapat memberikan dukungan, pendampingan, akses, serta jejaring agar potensi yang ada di daerah dapat berkembang lebih optimal.
Gus Rozin juga memberikan perhatian khusus terhadap pesantren. Menurutnya, pembicaraan mengenai masa depan NU tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pesantren yang selama ini menjadi salah satu pusat pendidikan, kaderisasi, dan pengembangan masyarakat Nahdliyin.
“Pesantren merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah NU,” katanya.
Ia menilai persoalan pesantren di sejumlah wilayah luar Jawa perlu mendapat perhatian lebih serius. Tidak semua daerah memiliki jumlah pesantren yang memadai, sementara kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan keagamaan dan kaderisasi terus berkembang.
Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi persoalan daerah semata. Menurut Gus Rozin, organisasi di tingkat pusat perlu memiliki mekanisme yang mampu mendeteksi kebutuhan tersebut dan membantu daerah menemukan solusi.
Baca juga: Menjelang Muktamar ke-35 NU, Ini Profil 8 Tokoh yang Masuk Bursa Ketum PBNU
Namun, bantuan dari pusat tidak harus selalu berbentuk instruksi. Dalam banyak kasus, PBNU justru dapat berperan dengan membuka jaringan, menghubungkan daerah dengan lembaga terkait, memperkuat kapasitas pengelola, hingga membantu menciptakan peluang pengembangan pesantren.
Pola tersebut, menurut Gus Rozin, juga dapat diterapkan pada sektor kaderisasi. Setiap daerah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda sehingga model pembinaan kader tidak seharusnya sepenuhnya seragam.
Kader NU di daerah perlu disiapkan bukan hanya untuk mengisi struktur kepengurusan. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi perubahan sosial, mengelola lembaga pendidikan, mengembangkan ekonomi masyarakat, serta menjawab persoalan baru yang muncul di lingkungan masing-masing.
Gus Rozin juga mengingatkan bahwa penguatan organisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan jamaah. Jangan sampai struktur jam’iyyah berkembang semakin besar, tetapi jarak antara pengurus dengan persoalan masyarakat justru semakin lebar.
Dalam pandangannya, ukuran keberhasilan NU bukan hanya banyaknya struktur yang terbentuk atau program yang dilaksanakan. Keberhasilan juga harus terlihat dari kemampuan organisasi memberikan manfaat nyata bagi jamaah.
Di tengah dinamika internal NU menjelang Muktamar PBNU ke-35 di Jombang, Jawa Timur, Gus Rozin juga menyerukan pentingnya menjaga komunikasi antarkader. Ia menilai perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi sebesar NU, tetapi harus dikelola melalui dialog dan musyawarah.
Perbedaan pilihan maupun gagasan tidak boleh membuat hubungan antarkader terputus. NU memiliki tradisi panjang dalam merawat keberagaman pemikiran sehingga setiap dinamika seharusnya menjadi energi untuk memperkuat organisasi, bukan justru memecahnya.
Baca juga: Gus Rozin: 28 Tahun Khidmah di NU, Pesantren Tetap Menjadi Jalan Perjuangan
Menurut Gus Rozin, tantangan terbesar NU ke depan bukan hanya soal siapa yang memimpin organisasi. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana NU memastikan seluruh struktur, pesantren, kader, dan jamaah dapat bergerak dalam arah yang sama dengan tetap memberikan ruang terhadap karakter setiap daerah.
Ia berpandangan, kebutuhan NU di Jawa tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk membaca kondisi seluruh Indonesia. Wilayah luar Jawa memiliki tantangan geografis, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang membutuhkan perhatian serta kebijakan yang lebih spesifik.
Karena itu, suara jamaah dari daerah harus semakin sering didengar. PBNU perlu membangun pola komunikasi yang memungkinkan aspirasi tersebut masuk ke pusat secara terstruktur dan kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan.
Bagi Gus Rozin, membangun NU bukan pekerjaan satu kelompok atau satu tingkatan kepengurusan. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, pesantren, badan otonom, lembaga pendidikan, hingga jamaah di tingkat paling bawah.
“NU yang kuat adalah NU yang tumbuh bersama dan mampu mendengar kebutuhan jamaah,” ujarnya.
Ia berharap Muktamar PBNU ke-35 tidak berhenti pada pembahasan mengenai kepemimpinan. Momentum tersebut, menurutnya, harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali orientasi organisasi agar semakin dekat dengan jamaah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan memperkuat komunikasi dari bawah, memberikan ruang bagi daerah, memperhatikan pesantren, serta memperkuat kaderisasi, Gus Rozin meyakini NU dapat menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Organisasi tetap kuat secara struktur, tetapi pada saat yang sama tetap hidup karena tumbuh bersama jamaah yang menjadi denyut utama Nahdlatul Ulama.
Editor : Ahmad Adirin