Semarang, MEMANGGIL.CO - Sejarah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya mencatat pergantian kepemimpinan dan keputusan organisasi. Di balik forum permusyawaratan tertinggi NU itu, tersimpan jejak perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari masa mempertahankan kemerdekaan, pergolakan politik, perubahan sistem pemerintahan, hingga dinamika kehidupan organisasi.
Pada masa Orde Lama, Muktamar NU bahkan beberapa kali digelar dalam situasi yang jauh dari kondisi normal. Perang, pergolakan politik, perubahan pusat pemerintahan, hingga persoalan keamanan ikut memengaruhi kapan dan di mana forum besar warga Nahdliyin tersebut diselenggarakan.
Catatan sejarah NU menunjukkan, setelah Muktamar terakhir pada masa kolonial yang berlangsung pada 1940, forum besar organisasi ini sempat terhenti akibat Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Muktamar baru kembali digelar setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1946.
Perjalanan itu dimulai dari Purwokerto, kemudian bergerak ke Madiun, Jakarta, Palembang, Surabaya, Medan, kembali ke Jakarta, hingga berakhir di Surakarta pada 1962. Rangkaian lokasi tersebut sekaligus menggambarkan bagaimana NU berusaha menjaga kesinambungan organisasi di tengah perubahan zaman.
Muktamar Kembali Digelar Setelah Indonesia Merdeka
Muktamar ke-16 NU menjadi titik penting karena merupakan Muktamar pertama setelah Indonesia merdeka. Forum tersebut berlangsung di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, pada 26-29 Maret 1946.
Situasinya saat itu masih sangat genting. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan dan sejumlah wilayah masih menghadapi peperangan untuk mempertahankan kedaulatan.
NU tidak berada di luar pusaran perjuangan tersebut. Seruan Resolusi Jihad yang sebelumnya dikumandangkan ikut menjadi bagian dari semangat perjuangan warga NU dalam mempertahankan kemerdekaan.
Muktamar Purwokerto juga dihadiri Rais Akbar PBNU KH Hasyim Asy'ari. Dalam khutbah iftitah, Hadratussyekh menekankan pentingnya melanjutkan usaha memimpin umat menuju kebahagiaan dan kemuliaan dengan berpegang pada prinsip yang telah ditetapkan.
Salah satu hasil penting Muktamar tersebut kemudian berkaitan dengan penegasan kembali Resolusi Jihad. Pada masa itu, banyak warga NU terlibat langsung dalam perjuangan fisik melalui berbagai laskar, termasuk Barisan Kiai, Hizbullah, dan Sabilillah.
Setahun kemudian, Muktamar kembali digelar di Madiun. Muktamar ke-17 berlangsung pada Mei 1947, beberapa bulan menjelang Agresi Militer Belanda I.
Pemilihan Madiun bukan tanpa alasan. Dalam situasi perang, pusat kegiatan PBNU juga sempat berpindah dari Surabaya ke sejumlah daerah demi faktor keamanan.
Muktamar Madiun sekaligus menjadi forum terakhir yang diikuti KH Hasyim Asy'ari. Dua bulan setelah Muktamar tersebut, tepatnya 25 Juli 1947, Hadratussyekh wafat.
Jakarta dan Palembang Menandai Perubahan Besar
Setelah Madiun, NU kembali menghadapi masa sulit. Selama kurang lebih dua tahun, Muktamar tidak dapat diselenggarakan karena situasi politik dan keamanan nasional belum memungkinkan.
Perjanjian Renville, Peristiwa Madiun 1948, hingga Agresi Militer Belanda II menjadi rangkaian peristiwa yang ikut memengaruhi konsolidasi organisasi.
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia melalui rangkaian proses Konferensi Meja Bundar, NU kembali menyelenggarakan Muktamar ke-18 di Jakarta pada 30 April-3 Mei 1950.
Muktamar Jakarta memiliki arti penting dalam perjalanan politik NU. Forum tersebut mulai membahas persoalan hubungan NU dengan Partai Masyumi sekaligus menyetujui berdirinya Fatayat NU sebagai organisasi pemudi putri Nahdlatul Ulama.
Pada tahun yang sama, kantor pusat NU juga berpindah ke Jakarta, tepatnya di Jalan Menteng Raya 24. Dua tahun kemudian, Muktamar ke-19 digelar di Palembang, Sumatera Selatan, pada 26 April-2 Mei 1952.
Muktamar Palembang menjadi salah satu tonggak paling penting dalam sejarah politik NU. Dalam forum tersebut, NU memutuskan keluar dari Partai Masyumi dan kemudian berdiri sebagai partai politik sendiri.
Palembang sebenarnya telah dipersiapkan sebagai lokasi Muktamar jauh sebelum pelaksanaannya. Rencana tersebut bahkan telah muncul sejak Muktamar 1940. Namun, pecahnya Perang Dunia II dan pendudukan Jepang membuat agenda yang semula direncanakan pada 1942 harus tertunda hampir satu dekade.
Muktamar yang akhirnya berlangsung pada 1952 tersebut menjadi bukti bahwa agenda organisasi yang tertunda karena perang akhirnya dapat kembali dilaksanakan setelah kondisi memungkinkan.
Baca juga: Menjelang Muktamar NU, Gagasan Gus Rozin Mendapat Respons dari Aceh hingga Sulawesi
Surabaya hingga Medan, Muktamar Mengikuti Denyut Politik Nasional
Setelah Palembang, Muktamar NU ke-20 digelar di Gedung Pekan Raya Surabaya pada 1954. Surabaya tercatat sebagai salah satu kota yang paling sering menjadi tuan rumah Muktamar NU. Sebelum 1954, kota tersebut sudah menjadi lokasi Muktamar pada 1926, 1927, 1928, dan 1940.
Muktamar Surabaya berlangsung menjelang Pemilu 1955. Forum tersebut menjadi salah satu momentum konsolidasi NU menghadapi kontestasi politik nasional.
Hasil Pemilu 1955 kemudian menunjukkan kuatnya posisi NU dalam percaturan politik. NU masuk tiga besar peraih suara terbanyak dan jumlah anggota DPR RI dari Fraksi NU meningkat tajam, dari sebelumnya tujuh orang menjadi 45 orang.
Perjalanan Muktamar kemudian berlanjut ke Medan pada 1956. Muktamar ke-21 berlangsung di Gedung Nasional Medan dan dihadiri sekitar 2.000 peserta.
Namun, situasi keamanan di Sumatera Utara saat itu tidak kondusif. Pergolakan PRRI membuat pelaksanaan Muktamar harus dipercepat.
Sebagian agenda akhirnya tidak dapat diselesaikan di Medan. Rombongan peserta kemudian bertolak menuju Jakarta, sementara sejumlah pembahasan dilanjutkan di ibu kota.
Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana Muktamar NU pada masa itu tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dan keamanan nasional. Forum organisasi harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang berubah cepat.
Jakarta dan Surakarta Menjadi Penanda Akhir Era Orde Lama
Muktamar ke-22 kemudian digelar di Jakarta pada 13-18 Desember 1959. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, kegiatan Muktamar berlangsung di beberapa lokasi, termasuk Gedung Pemuda di Jalan Merdeka Utara dan Gedung Pertemuan Umum Jakarta.
Muktamar ini juga memiliki catatan sejarah tersendiri karena menjadi forum terakhir yang dihadiri KHR Asnawi, salah satu ulama pendiri NU asal Kudus.
Baca juga: Muktamar ke-35 NU Tinggal Sepekan, Tambakberas Jombang Bersiap Jadi Pusat Perhelatan Akbar
Tidak lama setelah Muktamar berakhir, kabar duka datang. KHR Asnawi wafat pada usia 98 tahun. Media massa NU saat itu turut memberitakan wafatnya salah satu ulama besar tersebut. Tiga tahun kemudian, Muktamar ke-23 berlangsung di Surakarta pada penghujung 1962.
Muktamar tersebut diselenggarakan di kompleks Dalem Kusumojudan, yang kini dikenal sebagai kawasan Kusuma Sahid Prince Hotel. Sementara resepsi pembukaannya digelar di Gedung Balai Kotapradja Surakarta.
Situasi politik nasional ketika itu kembali memengaruhi suasana Muktamar. Indonesia berada dalam era Demokrasi Terpimpin dengan dinamika politik yang semakin kompleks.
Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid dalam pidatonya mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan sikap organisasi. Ia menggunakan ungkapan Jawa, alon-alon asal kelakon, sebagai gambaran bahwa NU tidak boleh bertindak tergesa-gesa.
Pesan tersebut memiliki makna strategis. NU, menurut gambaran yang disampaikan KH Idham Chalid, bukan organisasi yang dibangun untuk kepentingan sesaat, melainkan sebuah bangunan besar yang harus dipikirkan keberlangsungannya dalam jangka panjang.
Muktamar Surakarta 1962 sekaligus menjadi penutup rangkaian Muktamar NU pada era Orde Lama.
Jika ditarik dari Purwokerto pada 1946 hingga Surakarta pada 1962, perjalanan tersebut memperlihatkan perubahan pola penyelenggaraan Muktamar. Pada awalnya, Muktamar berlangsung relatif rutin, kemudian sempat berubah menjadi dua tahunan dan akhirnya tiga tahunan.
Perubahan itu bukan sekadar persoalan jadwal. Di baliknya terdapat sejarah panjang NU dalam menghadapi perang kemerdekaan, perubahan kekuasaan, pergolakan politik, persoalan keamanan, serta perubahan orientasi organisasi.
Dari Purwokerto, Madiun, Jakarta, Palembang, Surabaya, Medan hingga Surakarta, Muktamar NU menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia itu sendiri.
Jejak tersebut juga memperlihatkan satu hal penting, yakni setiap Muktamar lahir dari zamannya. Tempat penyelenggaraan boleh berubah, situasi politik dapat berganti, dan tantangan organisasi terus berkembang, tetapi forum Muktamar tetap menjadi ruang bagi NU untuk menentukan arah perjalanan organisasi.
Kini, menjelang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada Agustus 2026, sejarah panjang tersebut kembali menjadi penting untuk dibaca. Muktamar bukan hanya tentang siapa yang terpilih atau keputusan apa yang dihasilkan, tetapi juga tentang bagaimana NU menjaga kesinambungan organisasi di tengah perubahan zaman.
Editor : Redaksi