Jombang, MEMANGGIL.CO - Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh terjebak pada satu kekuatan politik tertentu. Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menilai NU harus membangun hubungan proporsional dengan pemerintah dan seluruh partai politik.
Menurutnya, NU memiliki sejarah panjang dalam berhadapan dengan dinamika politik nasional.
Baca juga: Dari Tambakberas, Merawat Khidmat, Menjaga Ukhuwah di Muktamar ke-35 NU
"NU ini sebenarnya sudah punya panduan. NU ini kan sudah punya pengalaman di berbagai zaman," ujar Gus Salam, Jumat (28/8/2026).
Ia mengingatkan NU pernah menjadi bagian dari dinamika politik praktis sebelum kembali kepada Khittah.
"Tahun '94 NU dikembalikan ke Khittah," katanya.
Namun, kembali ke Khittah bukan berarti NU harus menutup komunikasi dengan dunia politik.
"Tetap punya komunikasi politik yang terjalin dengan baik. Karena nggak mungkin NU dibebaskan dari politik," ujarnya.
Gus Salam kemudian menekankan konsep siyasah aliyah atau politik tingkat tinggi.
"Politik NU siyasah aliyah, politik tingkat tinggi," katanya.
Politik tersebut menurutnya harus berorientasi pada kepentingan keumatan dan kebangsaan.
Baca juga: Gus Fahim Blora Respons Hasil Muktamar ke-35 NU, Titip Pesan untuk Rais Aam dan Ketum PBNU Terpilih
"Yaitu keumatan dan kebangsaan," tuturnya.
Karena itu, NU harus memiliki hubungan proporsional dengan semua kekuatan.
"NU harus memiliki hubungan yang proporsional dengan pemerintah dan semua partai," tegasnya.
Ketika ditanya mengenai arah NU saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Gus Salam menyatakan NU harus tetap membangun kolaborasi.
"Kalau sekarang presidennya Prabowo, ya kita harus kolaborasi dengan mereka," katanya.
Baca juga: Prabowo Resmi Terima KTA NU di Jombang, Janji Saat Buka Muktamar Akhirnya Ditunaikan
Namun, hubungan tersebut tidak berarti NU kehilangan independensi.
"Kolaborasi dilakukan, tapi bukan berarti kami jadi stempel pemerintah," tegasnya.
Ia juga menyebut pentingnya menjaga komunikasi dengan tokoh nasional lintas pemerintahan.
"Ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Bu Mega," ujarnya.
Bagi Gus Salam, pendekatan tersebut merupakan bentuk politik kebangsaan yang menempatkan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan politik praktis.
Editor : Ahmad Adirin