Tuban, MEMANGGIL.CO – Biaya layanan internet bagi desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban berpotensi mencapai sekitar Rp777,36 juta setiap bulan. Jika dihitung selama setahun, total biaya tersebut mencapai sekitar Rp9,32 miliar.
Besarnya biaya itu berdasarkan tarif baru layanan internet desa sebesar Rp2.370.000 per bulan yang dikalikan dengan 328 desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban.
Baca juga: Tekan Pengangguran Terdidik, IKA UC Beri Penghargaan 20 Alumni Pembuka Lapangan Kerja
Kabupaten Tuban memiliki 328 desa dan kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri dari 311 desa dan 17 kelurahan.
Dengan asumsi seluruh desa dan kelurahan menggunakan layanan dengan tarif Rp2.370.000 per bulan, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp777.360.000 setiap bulan.
Sementara dalam setahun, biaya tersebut mencapai Rp9.328.320.000 atau sekitar Rp9,32 miliar.
Tarif tersebut merupakan hasil renegosiasi perjanjian kerja sama layanan internet desa antara pemerintah desa se-Kabupaten Tuban dengan PT PLN Icon Plus yang difasilitasi Komisi II DPRD Tuban.
Sebelumnya, tarif paket layanan internet desa mencapai Rp2.500.000 per bulan. Setelah dilakukan renegosiasi, penyedia jasa memberikan efisiensi biaya sekitar 5 persen sehingga tarif turun menjadi Rp2.370.000 per bulan.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, mengatakan renegosiasi dilakukan untuk merespons keluhan para kepala desa terkait kondisi anggaran desa yang semakin terbatas.
“Banyak keluhan dari kepala desa karena anggaran desa saat ini berkurang jauh. Mereka meminta kami menjembatani agar bisa menekan harga pelayanan internet,” ujar Fahmi, Kamis (24/9/2026).
Selain tarif tersebut, pemerintah desa memiliki pilihan untuk menekan biaya layanan. Desa yang menonaktifkan layanan Internet Broadband Corporate untuk Wi-Fi publik atau umum dan hanya mempertahankan jaringan privat Metronet, tarif bulanannya dapat ditekan menjadi Rp1.223.000.
Menurut Fahmi, jaringan privat Metronet tetap harus dipertahankan karena digunakan untuk mendukung Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Baca juga: Olah Daun Jati Jadi Teh Antioksidan, Teh Daun Jati Ubaya Resmi Raih Lisensi Paten
“Teman-teman desa tidak bisa begitu saja putus kerja sama dengan ICON+, karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Apalagi untuk penggunaan Siskeudes Link yang wajib menggunakan jaringan tertutup,” jelasnya.
Fahmi menambahkan, keberadaan jaringan internet di wilayah yang masih mengalami blank spot juga tetap menjadi perhatian agar pelayanan digital pemerintahan desa dapat berjalan.
“Adapun untuk wilayah blank spot, pemenuhan jaringan dipastikan tetap berjalan,” sambungnya.
Sementara itu, Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, menjelaskan penyesuaian tarif dilakukan melalui evaluasi operasional internal.
Menurutnya, efisiensi tersebut tidak mengurangi kualitas layanan maupun jaminan keamanan data Siskeudes.
“Kami betul-betul memberikan harga maupun layanan terbaik. Penyesuaian tarif ini didasarkan pada re-evaluasi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan maupun jaminan keamanan data Siskeudes,” terang Arif.
Baca juga: Razia Gabungan di Lapas Sumedang, 120 Warga Binaan Jalani Tes Urine dan Semua Negatif
Ia juga menyampaikan komitmen PLN Icon Plus dalam mendukung pemerataan konektivitas fiber optik hingga ke wilayah pedesaan. Tim teknis di lapangan juga disiapkan untuk memberikan respons apabila terjadi gangguan jaringan maupun kendala sinyal.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (Papdesi) Kabupaten Tuban, Tomo, mengapresiasi hasil renegosiasi tersebut.
Menurutnya, pilihan efisiensi tarif jaringan privat menjadi salah satu opsi untuk membantu pemerintah desa di tengah keterbatasan anggaran.
Dengan tarif sekitar Rp1,2 juta per bulan untuk jaringan privat, biaya layanan dapat ditekan. Sementara kebutuhan internet publik atau umum dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebijakan masing-masing desa.
“Ini sangat berarti bagi kestabilan keuangan desa,” ungkap Tomo yang juga Kepala Desa Rayung, Kecamatan Senori.
Editor : Abdul Rohman