MEMANGGIL.CO - Di tengah kesibukan politik dan harapan masyarakat untuk perbaikan infrastruktur serta pelayanan publik, DPRD Rembang kini menghadapi masalah yang cukup mengganggu: tunggakan hak anggota dewan periode 2019-2024 yang mencapai Rp 1,5 miliar. Situasi ini muncul sebagai dampak dari defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialami oleh Kabupaten Rembang.
Dumadiyono, salah satu anggota DPRD dari Fraksi Hanura, mengungkapkan bahwa banyak rekan-rekannya yang merasa cemas dan bingung terkait hak-hak mereka yang hingga saat ini belum dibayarkan. Kami telah menyelesaikan semua kewajiban kami, namun hak yang seharusnya kami terima justru tidak kunjung cair, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa meski telah melakukan perjalanan dinas pada bulan Juni lalu, penggantian untuk kegiatan tersebut masih belum diterima.
Hal ini tentunya bukan hanya menjadi masalah bagi anggota dewan yang bersangkutan, tetapi juga mencerminkan tantangan lebih besar dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Anggaran yang tidak memadai mengakibatkan sejumlah hak dasar, baik untuk anggota dewan maupun untuk masyarakat, terabaikan. Dumadiyono berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penyelesaian masalah ini agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.
Tanggapan dari Sekretaris Dewan, Nur Purnomo, pun masih terkesan menggantung. Ketika dihubungi untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut, ia berjanji akan memberikan penjelasan di lain waktu. Ketidakpastian ini semakin memperburuk keadaan, mengingat anggota dewan juga memiliki tanggung jawab untuk menjawab harapan masyarakat yang memilih mereka.
Kondisi ini memicu berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Banyak yang mulai mempertanyakan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas DPRD Rembang dalam mengelola anggaran. Rakyat Rembang merasa hak-hak mereka untuk mendapatkan wakil yang aktif dan responsif mulai terganggu akibat adanya masalah internal di lembaga legislatif.
Di tengah situasi ini, masyarakat Rembang berharap agar DPRD dapat segera menyelesaikan masalah hak milik anggota dewan yang tertunggak, serta menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yang merupakan pilar demokrasi di daerah.
Ketidakpastian mengenai hak anggota dewan ini juga mencerminkan tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan serius, masalah ini dapat berlarut-larut dan berpotensi memicu ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan rakyat Rembang.
Dengan situasi yang terus berkembang, semua mata kini tertuju pada DPRD Rembang. Apakah mereka akan mampu memenuhi tanggung jawabnya dan mengembalikan kepercayaan publik, ataukah akan terus terjebak dalam labirin masalah anggaran yang berkepanjangan? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan ini.
Penulis: Alweebee
Editor: Anwar
