MEMANGGIL.CO - Sebanyak 19 desa di Kabupaten Bojonegoro menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dari Pemprov Jawa Timur pada tahun 2025. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 2,116 miliar.
Bantuan tersebut menyasar desa-desa di 16 kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Machmudin, menjelaskan bahwa BKK Desa ini akan diperuntukkan bagi tiga program utama.
“Rinciannya sebanyak 6 desa mendapat program Jatim Puspa yaitu Rp 702,87 juta, 8 desa mendapat program Pemberdayaan BUM Desa sebesar Rp 800 juta, dan 5 desa untuk program Desa Berdaya memperoleh Rp 500 juta. Serta BOP Kabupaten mendapatkan Rp 114 juta,” jelasnya.
Adapun 19 desa penerima BKK tersebar di Kecamatan Ngraho, Tambakrejo, Ngasem, Balen, Kedungadem, Kepohbaru, Temayang, Baureno, Dander, Malo, Padangan, Purwosari, Sekar, Bojonegoro, Kapas, dan Kalitidu.
Bantuan tersebut tak hanya berbentuk dana, tapi juga akan diikuti dengan pendampingan keterampilan dan pelatihan usaha.
“Nantinya 19 desa penerima bantuan modal akan mendapat beberapa kegiatan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan agar bisa mengembangkan usahanya guna peningkatan pendapatan di tahun berikutnya,” lanjut Machmudin.
Ia menambahkan, bantuan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara Pemprov Jatim dan Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa.
“Bantuan ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi dengan sasaran graduasi program keluarga harapan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono juga menekankan pentingnya integrasi program ini dengan inisiatif daerah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Program-program yang dimaksud meliputi Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri), program Domba Sejahtera, program Kolega (Kolam Lele Keluarga), dan E-Bakul (program peningkatan pendapatan bagi kemajuan usaha lokal).
“Semoga sinergitas dan kolaborasi ini terus terjalin dalam upaya penanganan kemiskinan dan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ujar Setyo Wahono dalam keterangan tertulis Pemkab Bojonegoro, Kamis (10/7/2025).
