REMBANG, MEMANGGIL.CO – Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) menggelar Forum Satu Data Kabupaten Rembang Semester II Tahun 2025, Kamis (30/10/2025), di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Rembang Harno, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rembang.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Rembang, Gantiarto, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan data lintas sektor di daerah.
"Forum ini bertujuan memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan data, serta mendorong ketersediaan data statistik dan geospasial untuk perencanaan pembangunan daerah. Di era digital, data adalah aset yang sangat berharga. Data yang akurat dan mutakhir menjadi kunci kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Gantiarto.
Ia menambahkan, kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 merupakan komitmen nasional dalam menciptakan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi dan lebih transparan.
Dalam implementasinya, Bappeda berperan sebagai koordinator Forum Satu Data, BPS sebagai pembina data, OPD sebagai produsen data, sedangkan Dinkominfo bertindak sebagai wali data yang mengintegrasikan seluruh informasi dari perangkat daerah.
"Forum ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya data akurat sebagai dasar pembangunan daerah. Harapannya, semua pihak bisa menjalankan perannya masing-masing dengan komitmen penuh,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gantiarto menjelaskan bahwa Dinkominfo terus berupaya memperkuat pengelolaan data mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data statistik sektoral melalui portal E-Walidata.
Menurutnya, E-Walidata memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di setiap OPD. Data sektoral yang tersaji dalam portal tersebut menjadi dasar penyusunan indikator dan target kinerja yang lebih akuntabel dan berbasis data resmi.
"Dengan data yang kuat, dokumen Renstra akan menjadi lebih sinkron, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Meski demikian, Gantiarto juga mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, antara lain standarisasi data, kualitas metadata, keterbatasan sumber daya manusia di bidang statistik, serta pengelolaan data geospasial yang belum maksimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
"Mari jadikan data sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi untuk mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Rembang. Kami di Dinkominfo berkomitmen mendukung ketersediaan data yang berkualitas. Good data, good decision. Bad data, bad decision. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik pula,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Rembang Harno menyambut baik terselenggaranya forum ini. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sinkronisasi dan integrasi data lintas sektor di Kabupaten Rembang.
"Selama ini data, khususnya data penerima manfaat, masih belum sinkron. Dengan adanya forum ini, harapannya data se-Kabupaten Rembang bisa satu pintu, satu data, supaya ke depan lebih aman dan nyaman,” ujarnya.
Forum Satu Data kali ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi.
Melalui sistem data yang terpadu, valid, dan terkelola dengan baik, kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Rembang.
