MEMANGGIL.CO - Masyarakat Jepon mendorong Dinas PUPR Kabupaten Blora menggarap serius keberadaan bendungan dan irigasi Kali atau Sungai Kidangan, Kecamatan Jepon. Dorongan tersebut juga datang dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora.
"Joss kui yen digarap serius. Ben masyarakat seng buang sampah sembarangan neng Kali Kidangan iso ditampilke neng Videotron (Joss itu jika digarap serius. Biar masyarakat yang buang sampah sembarangan di Sungai Kidangan ditampilkan di Videotron," kata warga Jepon, Azis saat dimintai tanggapannya, Rabu (17/05/2023).
Senada dengan Azis, salah satu TP2D Kabupaten Blora Eko Arifianto mengungkapkan, sepengetahuannya hal tersebut sudah sering diusulkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Koyone wis sering diusulke (kayaknya sudah sering diusulkan)," ujar Kotak, panggilan akrab Eko Arifianto.
Namun, lanjut Kotak, terkadang penanganan sampah di drainase atau sungai masih terjadi lempar-lemparan tanggungjawab antara PUPR dan DLH.
Sebagai tim yang ditugasi khusus untuk memberikan masukan-masukan kepada Bupati Arief Rohman, tentu membuatnya miris.
"Suwun infonya. Untuk membangun Blora memang perlu sinergitas dari semuanya," tandasnya.
Selain Kotak, Sekretaris TP2D Kabupaten Blora Joko Handoyo juga menuturkan, dirinya akan segera koordinasi dengan Surat selaku Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Blora.
"Kudune kabeh (harusnya semua) seperti itu, dan disambung ke Command Center," kata Joko Handoyo.
Dosen STTR Cepu ini berjanji akan mengecek kesiapan sistemnya jika niatan memasang CCTV dan Videotron di area bendungan Kali Kidangan diwujudkan.
Terkhusus untuk kebersihan sungai, lanjut Joko Handoyo, adalah tugasnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora.
"Domain DLH untuk pengawasan kebersihan Kali," ujarnya.
Joko Handoyo memberikan tanggapan berbeda kaitan penyediaan Videotron di area bendungan dan Irigasi Kali Kidangan. Pasalnya, untuk kepentingan Blora menjadi kota percontohan dipandangnya Videotron harganya mahal.
"Kalau Videotron ya nggak pas, kalau CCTV kayaknya bisa direkomendasi," ungkapnya.
Lebih jauh, Joko Handoyo memberikan contoh seperti Videotron di Kabupaten Bojonegoro harganya Rp 30 jutaan.
"Lha itu perlu penganggaran di TPAD nya. Itu nggak sampai ke sana pikirannya kemarin," pungkasnya.
