Surabaya, MEMANGGIL.CO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) sektor keuangan resmi menyepakati delapan rencana aksi strategis untuk melakukan reformasi menyeluruh di pasar modal Indonesia.
Upaya "berani dan ambisius" (bold and ambitious reforms) ini bertujuan memperkuat likuiditas, transparansi, serta memastikan pasar modal nasional memenuhi ekspektasi Global Index Provider.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan, percepatan reformasi integritas ini sangat krusial agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable bagi pemodal global.
"OJK bersama SRO (Bursa Efek Indonesia, KPEI, dan KSEI) berkomitmen melakukan reformasi yang sesuai dengan best practices internasional guna memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu, 1 Januari 2026.
Salah satu poin krusial dalam delapan rencana aksi tersebut adalah kebijakan peningkatan batas minimum saham publik atau free float emiten menjadi 15 persen, melonjak dua kali lipat dari ketentuan saat ini yang sebesar 7,5 persen.
Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap. Perusahaan yang baru melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) diwajibkan langsung memenuhi batas 15 persen, sementara emiten lama diberikan masa transisi.
Selain itu, OJK akan memperketat transparansi pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO) guna mencegah praktik manipulatif dan meningkatkan daya tarik investasi.
Friderica menilai, dari sisi tata kelola dan penegakan hukum, OJK telah menggarisbawahi tiga langkah.
Menurutnya, tiga langkah tersebut, adalah melakukan transformasi bursa sesuai amanat undang-undang untuk meminimalkan konflik kepentingan, memperkuat tindakan hukum terhadap manipulasi transaksi saham, dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.
Selain itu, mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi dan komisaris, serta sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan.
Senada dengan hal tersebut, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menjamin kehadiran otoritas untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar.
"Kami bertindak nyata untuk memastikan pasar keuangan kita tumbuh sehat, berintegritas, dan berdaya saing," ujarnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menambahka, kesiapan SRO dalam meningkatkan keterbukaan informasi.
Langkah ini merespons permintaan indeks global seperti MSCI agar bobot saham Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga memicu arus masuk modal asing yang lebih besar.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa fokus pertumbuhan pasar modal ke depan tidak boleh hanya terpaku pada kapitalisasi pasar (market cap), tetapi juga pada kualitas dan akuntabilitas emiten sebagai pilar fundamental ekonomi.
