Blora, MEMANGGIL.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melakukan efisiensi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) menyusul turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Bupati Blora, H. Arief Rohman menyampaikan, total TKD yang diterima Kabupaten Blora pada 2026 sebesar Rp1,58 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp362,29 miliar dibandingkan alokasi TKD pada APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp1,94 triliun.
Penurunan dana transfer tersebut berdampak pada kemampuan fiskal daerah, sehingga Pemkab Blora harus melakukan penyesuaian belanja, khususnya pada pos belanja rutin OPD.
“Penurunan ini merupakan kebijakan nasional. Karena itu, daerah harus menyikapinya dengan melakukan efisiensi dan penataan ulang anggaran,” kata Gus Arief, panggilannya ditulis Selasa (2/2/2026).
Efisiensi anggaran difokuskan pada belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti belanja makan dan minum, perjalanan dinas, serta alat tulis kantor (ATK).
Pemkab Blora menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain efisiensi belanja, Pemkab Blora juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup berkurangnya dana transfer pusat. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan sistem digital.
Beberapa langkah yang disiapkan di antaranya digitalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), optimalisasi pajak restoran dan hotel, serta penataan pengelolaan parkir pasar agar lebih transparan.
Penurunan TKD juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Blora. DPRD menilai efisiensi belanja dan penguatan PAD menjadi langkah strategis agar pelaksanaan APBD 2026 tetap berjalan seimbang dan tidak mengganggu program prioritas daerah.
Pemkab Blora memastikan penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif dengan tetap menjaga belanja pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat, di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan transfer pusat.
