Rembang, MEMANGGIL.CO –Anggota DPR RI Edy Wuryanto memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang berjalan tepat sasaran. Hal itu ia sampaikan saat sosialisasi bersama perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku UMKM di salah satu gedung Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Kragan, Selasa (17/2/2026).
Dalam forum itu, Edy menegaskan bahwa jumlah dapur MBG di Rembang telah terpenuhi. Saat ini, fokus utama adalah percepatan persiapan penerima manfaat.
“Saya memastikan masing-masing SPPG melayani sekitar 2.000 penerima. Itu angka maksimal agar pelayanan tetap optimal dan bisa menekan risiko keracunan,” tegasnya.
Edy menekankan program MBG harus difokuskan pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kelompok ini dinilai sangat rentan, sehingga perhatian khusus perlu diberikan untuk mencegah kekurangan gizi dan risiko stunting.
“Kelompok ini harus kita jaga. Kalau ibu hamil kurang gizi, maka ancaman stunting bisa muncul kembali,” ujarnya.
Selain memastikan sasaran penerima, Edy juga menyoroti dampak ekonomi program MBG. Ia mendorong belanja kebutuhan dapur mengutamakan produk UMKM lokal.
Bahkan, ia menyarankan Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun regulasi atau Perda untuk memastikan bahan baku yang tersedia di daerah tidak diambil dari luar.
“Kalau sudah ada di Rembang, tidak boleh mencari dari luar. Harus ada MoU antara UMKM, petani, nelayan, BUMDes, koperasi dengan SPPG agar ekonomi lokal bergerak,” kata Edy.
Sementara itu, perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Bagus Anindito, menegaskan pemanfaatan produk lokal menjadi prioritas pelaksanaan MBG.
“Bahan baku diprioritaskan dari sekitar SPPG agar bisa memberdayakan UMKM dan menyerap produk lokal,” jelasnya.
Bagus menambahkan, sesuai Petunjuk Teknis Nomor 401 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tahun 2026, penerima manfaat diprioritaskan untuk kelompok 3B. Data penerima diperoleh melalui koordinasi dengan dinas kesehatan dan posyandu di tiap kecamatan.
“Kami ambil data dari posyandu, karena di sana ada data jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu yang menjadi dasar penyaluran,” ungkapnya.
Kebutuhan bahan pangan di setiap SPPG cukup besar, misalnya telur yang bisa mencapai tonase tertentu setiap bulan. Jika UMKM belum mampu memenuhi secara mandiri, mereka bisa berkoordinasi melalui koperasi.
“Ini peluang besar. Dari masyarakat, kembali untuk masyarakat. SPPG siap membeli dengan harga terbaik untuk menampung produk lokal,” pungkasnya.
